Bandung (ANTARA) - Panitia Khusus atau Pansus IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan di provinsi setempat pelajari strategi layanan kesehatan Jawa Barat (Jabar).
"Studi komparasi atau mempelajari strategi layanan kesehatan di Jabar salah satu upaya mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kesehatan di provinsi kita," ujar Ketua Pansus IV DPRD Kalsel Yadi Mahendra Muhyin ketika dikonfirmasi, Sabtu.
Wakil rakyat yang menyandang gelar dokter itu menerangkan, dalam studi komparasi ke "Bumi Siliwangi" Jabar, Pansus IV DPRD Kalsel mengunjungi Dinas Kesehatan (Dinkes) provinsi tersebut.
Alasan memilih Jabar untuk studi komparasi, karena provinsi itu cukup berhasil menerapkan berbagai inovasi pelayanan kesehatan, ujar wakil rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) daerah pemilihan Kalsel VI/ Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) tersebut.
Baca juga: DPRD Kalsel dorong regulasi kesehatan yang efektif
Menurut dia, kunjungan tersebut memberikan perspektif yang lebih komprehensif bagi pansus dalam merumuskan Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan di provinsinya yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota.
“Dalam pertemuan, Jumat (14/11/2025), kami mendapatkan banyak masukan teknis dan pengalaman nyata yang bisa menjadi dasar dalam penyempurnaan raperda," tuturnya.
Ia menambahkan, Jabar memiliki sejumlah strategi yang terbukti berhasil, dan ini memberikan gambaran bagaimana regulasi dapat berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan,
Selain membahas aspek regulasi dan teknis, pertemuan juga menyoroti tantangan di lapangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, penyebaran fasilitas kesehatan, serta upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan preventif.
Baca juga: DPRD Kalsel sahkan raperda penyelenggaraan kesehatan menjadi perda
Dinas Kesehatan Jabar juga memaparkan keberhasilan mereka dalam mengembangkan program Surveilans Terpadu untuk pemantauan penyakit menular, termasuk sistem respons cepat terhadap kejadian luar biasa (KLB). "Program tersebut dianggap sebagai salah satu contoh praktik baik yang dapat diadaptasi daerah lain," kata Mahendra.
Turut serta atau mendampingi Pansus IV tersebut dari Dinkes Kalsel dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) setempat. "Kehadiran dua instansi pendamping tersebut menjadi penguatan penting dalam memahami aspek teknis dan legal dari penyelenggaraan kesehatan," demikian Mahendra.
Menerima rombongan Pansus IV DPRD Kalsel tersebut, Agus Salim, Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya pada Dinkes Jabar yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Kerja Surveilans & Imunisasi.
Pada kesempatan itu, Agus Salim menyampaikan gambaran umum mengenai struktur organisasi, strategi pembangunan kesehatan di Bumi Siliwangi Jabar serta capaian-capaian utama dalam program kesehatan masyarakat.
Pada sesi diskusi, pihak Dinkes Jabar menjelaskan berbagai inovasi dan pendekatan yang telah dilakukan dalam penyelenggaraan kesehatan, mulai dari penguatan surveilans, peningkatan cakupan imunisasi, penanganan penyakit menular dan tidak menular, hingga pemanfaatan teknologi informasi dalam pemantauan kesehatan masyarakat.
Agus Salim menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mencapai pelayanan kesehatan yang optimal. “Penguatan regulasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan tenaga kesehatan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program kesehatan," katanya.
Begitu pula setiap daerah memiliki tantangan berbeda, namun prinsip dasarnya adalah memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan merata,” ujar Agus Salim.
Studi komparasi Pansus IV DPRD Kalsel ke Dinkes Jabar di Bandung berlangsung saat kunjungan kerja ke luar daerah yang terjadwal 13-15 November 2025.
