Kandangan (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan (Kalsl) H Muhammad Noor menghadiri retreat sekda dan kepala bappeda seluruh Indonesia, dirangkai rapat koordinasi (rakor) sinkronisasi program dan kegiatan Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun 2025.
Kegiatan yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri ini berlangsung pada 26–29 Oktober 2025, mengutip pers rilis Bagian Prokopim Setda HSS, di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.
Untuk rakor tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, di mana pada hari pertama dimulai proses registrasi peserta dan persiapan teknis pelaksanaan.
Forum nasional itu juga menjadi sarana penyelarasan arah pembangunan antara pemerintah pusat dan pemda agar berjalan efektif, sinergis, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Baca juga: Sekda HSS: Data sebagai landasan perencanaan pembangunan
"Penyelarasan program pembangunan sangat penting, untuk menjawab kebutuhan masyarakat di daerah secara tepat dan terukur," kata sekda dalam keterangan.
Diterangkan sekda, melalui rakor, pihaknya dapat memperkuat kolaborasi dan memastikan bahwa arah pembangunan di daerah sejalan dengan prioritas nasional, terutama dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien.
Rakor tahun 2025 ini diikuti 1.104 peserta yang terdiri dari 38 Sekda Provinsi, 38 Kepala Bappeda Provinsi, 514 Sekretaris Daerah Kabupaten atau Kota, serta 514 Kepala Bappeda Kabupaten atau Kota dari seluruh Indonesia.
Kehadiran para pemangku kebijakan tersebut diharapkan memperkuat koordinasi, mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi program.
Baca juga: HSS gelar rakor PPID perkuat keterbukaan informasi publik
Dan selama empat hari pelaksanaan, peserta akan mengikuti pembahasan tematik, pemaparan narasumber, serta dialog terkait sinkronisasi program dan kegiatan prioritas nasional tahun 2025.
Sebanyak 22 kementerian dan lembaga pusat menjadi narasumber, di antaranya Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara.
Kemudian, Kementerian PAN-RB, serta kementerian teknis seperti Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Pendidikan.
Turut hadir pula lembaga strategis seperti Kantor Staf Presiden, Badan Pengelola Investasi Nusantara, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
