Banjarbaru Kalsel (ANTARA) - Anggota Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Muhammad Syaripuddin atau Bang Dhin mengatakan peran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) penting dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bang Dhin menyampaikan hal itu ketika menjadi narasumber Workshop Kajian Evaluasi Kebijakan dan Sistem Pengelolaan UPTD dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah di Kalsel yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) provinsi setempat, demikian Bang Dhin dalam keterangan persnya,. Senin malam.
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kalsel tersebut, peran UPTD selama ini sangat penting dalam mendukung PAD melalui fungsi pelayanan teknis dan pengelolaan retribusi daerah.
Namun, lanjutnya, terkadang efektivitasnya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti lemahnya tata kelola, terbatasnya kapasitas sumber daya manusia (SDM), hingga tantangan dalam penerapan sistem digital dan inovasi layanan publik.
Baca juga: DPRD Kalsel serap aspirasi kelompok tani saat reses di Tabalong
“Optimalisasi UPTD bukan sekadar menaikkan angka penerimaan, tetapi bagaimana menghadirkan tata kelola yang efisien, transparan, dan adaptif terhadap inovasi. Kita ingin UPTD menjadi instrumen yang mendorong kemandirian fiskal daerah tanpa menambah beban masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, peningkatan dan optimalisasi PAD merupakan langkah krusial untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah fluktuasi alokasi dana transfer pusat saat ini.
Selain itu, dirinya menekankan bahwa peningkatan PAD bukan semata persoalan teknis fiskal, melainkan bagian dari transformasi ekonomi struktural sebagaimana diarahkan dalam RPJMD 2025-2030.
Ia mengatakan, Kalsel harus mampu memanfaatkan potensi sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif untuk memperluas basis penerimaan daerah yang ramah lingkungan.
“Kemandirian fiskal yang kuat akan mempercepat transformasi ekonomi hijau dan biru di Kalsel. Selama ini PAD kita bertumpu pada pajak kendaraan bermotor. Ke depan, kita harus memperluas basis pendapatan dari sektor produktif seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan sektor potensial lainnya." lanjutnya.
Baca juga: DPRD Kalsel pantau pengelolaan CSR dan penyerapan tenaga kerja lokal PT SIS
Dalam penutup presentasinya, politikus muda itu memaparkan tiga horizon kebijakan reformasi UPTD yang dirancang untuk memperkuat kontribusi terhadap PAD.
"Pada jangka pendek (2025) difokuskan pada reformasi administratif cepat melalui audit kinerja UPTD, digitalisasi layanan retribusi berbasis QRIS dan portal daerah, penerbitan regulasi teknis, serta pemberian insentif bagi UPTD berprestasi," lanjutnya.
Ia menerangkan, jangka menengah (2026–2027) diarahkan pada restrukturisasi UPTD yang tidak efisien, transformasi kelembagaan, pengembangan dashboard PAD berbasis data real time, serta kolaborasi riset dengan perguruan tinggi dan dunia usaha.
Sementara jangka panjang (2028–2030) menekankan pembentukan ekosistem inovasi daerah melalui integrasi UPTD dalam RISDA Kalsel, monetisasi aset melalui skema kerja sama pemerintah dan swasta, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang adaptif dan profesional, ujar Bang Dhin.
Kegiatan Workshop yang berlangsung di Banjarbaru, Senin (6/10/2025) tersebut menghadirkan sejumlah, pengelola UPTD dan akademisi, bertujuan menggali gagasan dan rumusan strategis dalam memperkuat peran UPTD sebagai pendorong peningkatan PAD yang efisien, transparan, dan inovatif.
