Banjarbaru (ANTARA) - Pemerintah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, menyerahkan usulan calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu kepada Kementerian PAN-RB Republik Indonesia.
Penyerahan usulan dilakukan Kepala BPSDM Banjarbaru Gustafa Yandi didampingi Tenaga Ahli Wali Kota bidang SDM dan Birokrasi Pemkot Banjarbaru Wahyuddin kepada pejabat KemenPAN-RB di Jakarta.
"Usulan diterima PIC KemenPAN-RB Firdaus didampingi pejabat BKN Regional VIII Nurhaji Wijaya di kantor KemenPAN-RB," ujar Wahyudin usai penyerahan dokumen, ketika dihubungi dari Kota Banjarbaru, Senin.
Baca juga: Wali Kota Banjarbaru perjuangkan honorer tidak masuk formasi PPPK
Menurut Wahyudin, usulan calon PPPK paruh waktu disampaikan kepada KemenPAN-RB merupakan tenaga honorer yang penggajiannya dari dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan dari BLUD rumah sakit.
Wahyudin menekankan, penyerahan usulan calon PPPK secara langsung ke KemenPAN-RB merupakan wujud komitmen Wali Kota Erna Lisa Halaby membantu kepastian status tenaga honorer di pemkot setempat.
"Wali Kota berupaya seluruh tenaga honorer di lingkungan pemkot yang memenuhi syarat diangkat jadi PPPK paruh waktu sehingga langsung ke KemenPAN-RB memperjuangkan nasib mereka," ucapnya.
Baca juga: Wali Kota Banjarbaru perjuangkan honorer BOS dan BLUD jadi PPPK
Sebelumnya, Wali Kota Erna Lisa Halaby juga berkunjung langsung ke kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta Kamis (18/9/2025) untuk memperjuangkan tenaga honorer pemkot setempat.
"Kunjungan kami langsung ke kantor BKN di Jakarta memperjuangkan tenaga honorer yang dibiayai dana BOS dan BLUD di RSD Idaman agar masuk formasi PPPK paruh waktu," ujar Lisa dalam keterangannya.
Menurut Lisa, jumlah tenaga honorer yang menerima gaji setiap bulan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mencapai ratusan orang tersebar pada dinas instansi.
Diketahui, ratusan honorer itu terdiri dari 300 orang bekerja di RS Daerah Idaman dengan pembiayaan BLUD dan 100 orang lainnya yang tersebar di sekolah-sekolah dengan gaji dari dana Biaya Operasional Sekolah.
Baca juga: Tak masuk PPPK paruh waktu, tenaga honorer adukan nasib ke DPRD Banjarbaru
