Rantau (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, menegaskan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai instrumen utama menanggulangi kemiskinan agar program bantuan sosial lebih tepat sasaran.
Sekretaris Daerah Tapin Sufiansyah mengatakan, DTSEN kini menjadi acuan wajib seluruh daerah sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
Baca juga: Bupati Tapin ingatkan ASN miliki komitmen moral
“Melalui DTSEN kita ingin memastikan penerima bantuan tepat orang, tepat alamat, dan tepat manfaat. Dengan begitu, tidak ada lagi tumpang tindih data maupun kewenangan antarinstansi,” ujarnya saat Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di Rantau, Rabu.
Ia menyebutkan, pembentukan TKPKD melalui SK Bupati menjadi dasar hukum bagi sinergi perangkat daerah dalam merumuskan strategi jangka menengah sebagaimana tercantum dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029.
Menurut Sufiansyah, peran Badan Pusat Statistik (BPS) dalam verifikasi dan validasi data sangat krusial agar seluruh program pemerintah lebih efektif serta dapat dipertanggungjawabkan.
Baca juga: Pemkab Tapin imbau masyarakat dan perusahaan waspadai Karhutla
Sementara itu, Kepala Bappelitbang Tapin Meidy Haris Prayoga menuturkan, pengentasan kemiskinan perlu ditempuh melalui tiga strategi, yakni mengurangi beban ekonomi rumah tangga miskin, menekan jumlah kantong kemiskinan, serta meningkatkan pendapatan masyarakat lewat pemberdayaan.
“Ketiga strategi tersebut wajib dijalankan secara terintegrasi dari pusat hingga daerah. Konsistensi menjadi kunci, apalagi Tapin saat ini tercatat sebagai daerah dengan penduduk miskin terendah kedua di Kalsel,” ujarnya.
Meidy menambahkan, pemanfaatan DTSEN diyakini mampu memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah sekaligus menjaga capaian angka kemiskinan Tapin tetap rendah.
“Langkah ini menjadi contoh bagaimana perencanaan berbasis data mendorong kebijakan sosial-ekonomi yang efektif di tingkat daerah,” ucapnya.
Baca juga: Wabup Tapin ingatkan semua pihak waspadai potensi Karhutla
