Rantau (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, mematangkan strategi optimalisasi pendapatan daerah melalui pemahaman mendalam terhadap mekanisme dana transfer dan kebijakan keuangan daerah.
Bupati Tapin H Yamani di Rantau, Rabu, mengatakan sosialisasi dana transfer dan kebijakan keuangan daerah menghadirkan narasumber lintas kementerian untuk membahas peluang pendanaan dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan insentif fiskal.
Baca juga: Desa Mekar Sari wakili Tapin di penilaian STBM award 2025
"Ini menjadi wadah penting untuk menyelaraskan rencana keuangan daerah dengan arah kebijakan pemerintah pusat, sehingga proses penyusunan APBD 2026 dapat lebih terukur dan tepat sasaran," ujarnya.
Menurut dia, informasi yang diperoleh dari sosialisasi tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan APBD 2026 agar selaras, terukur, dan sesuai skala prioritas pembangunan.
Yamani menyebut pengelolaan dana transfer harus dilakukan secara efektif dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas, baik di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Baca juga: Tapin turunkan stunting jadi terendah se-Kalsel
"Pentingnya kesamaan pemahaman lintas perangkat daerah agar perencanaan anggaran dapat berjalan konsisten dari tahap perencanaan hingga realisasi," katanya.
Ia berharap hasil sosialisasi itu dapat diterapkan dalam setiap proses perumusan kebijakan anggaran, sehingga sinergi antara pemerintah pusat dan daerah benar-benar memberi dampak nyata bagi kesejahteraan warga.
Baca juga: Tapin Art Fest 2025 dikunjungi 144 ribu pengunjung
