Barabai (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Pemkab HST) dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan (BPMP Kalsel) menggelar Focus Group Discussion (FGD) guna menyusun rencana aksi pengentasan 4.300 anak tidak sekolah (ATS).
"Berdasarkan data BPMP Kalsel, tercatat sekitar 4.300 anak tidak sekolah di Kabupaten HST meskipun datanya masih bersifat dinamis, sehingga kita lakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) penanganan ATS tersebut," kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten HST Muhammad Anhar di Barabai, Kamis.
Baca juga: DPRD HST sarankan tunda TPP bagi ASN yang tidak disiplin kerja
Staf Ahli Bupati HST Bidang Administrasi Umum Ahmad Syahriani Effendi membuka forum tersebut yang diikuti sejumlah pemangku kepentingan dari berbagai sektor di Kantor BPMP Kalsel.
FGD ini juga menghadirkan Kepala BPMP Provinsi Kalsel Yuli Haryanto sebagai narasumber utama dengan harapan menghasilkan rumusan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan dalam penanganan anak tidak sekolah di Bumi Murakata.
Anhar menjelaskan Bupati HST Samsul Rizal telah membentuk Tim Koordinasi Penanganan ATS yang melibatkan seluruh perangkat daerah serta kecamatan sebagai komitmen menangani persoalan ATS.
Baca juga: Kadisdik HST temukan guru gunakan "fake location" pada absensi
Tim ini bertugas memverifikasi dan memvalidkan data di setiap wilayah sebagai dasar merumuskan kebijakan strategis dan program yang tepat sasaran.
“Langkah ini penting untuk memastikan bahwa seluruh anak mendapat akses pendidikan yang layak, dengan pendekatan yang terintegrasi lintas sektor,” ujarnya.
Sementara itu, Camat Labuan Amas Utara Muayyad menyampaikan bahwa di wilayahnya banyak anak mengikuti pendidikan non formal.
"Kami mengusulkan keterlibatan tokoh agama dalam mensosialisasikan pentingnya pendidikan formal sebagai bagian dari strategi lokal dalam mengatasi ATS," ungkap Muayyad.
Baca juga: O2SN Kabupaten HST pertandingkan 332 atlet tingkat SD dan SMP
