Banjarmasin (ANTARA) - Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan (Disdag Kalsel) menyatakan inflasi terkonfirmasi aman dan terkendali yang mencapai 0,32 atau di bawah angka nasional sebesar 0,37 (Month to Month atau mtm) pada periode Mei 2025.
Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Disdag Provinsi Kalsel Sutikno dikonfirmasi di Banjarmasin, Rabu, mengatakan inflasi year to year di Kalsel pada Mei 2025 sekitar 1,25 atau di bawah angka nasional yang mencapai 1,6, sedangkan year of to date sama dengan nasional sekitar 1,19.
Baca juga: TPID Kalsel jaga inflasi 1,20 persen y-o-y pada Maret 2025
"Jadi, Kalsel secara umum mengalami deflasi hampir di semua daerah se-Kalsel," ujar Sutikno.
Diketahui, Sutikno mewakili Gubernur Kalse H. Muhidin mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara virtual yang dipimpin Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) Komjen Pol. Tomsi Tohir terkait Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025.
Berdasarkan rapat koordinasi tersebut, Sutikno menuturkan terdapat beberapa catatan termasuk Pemprov Kalsel harus memberi perhatian serius terhadap beberapa harga komoditi di pasaran, seperti bawang merah karena terjadi kenaikan mencapai Rp50 ribu-Rp60 ribu per kilogram.
Begitu pun harga beras, dikatakan Sutikno, Kalsel yang masuk Zona 2 dengan harga beras harus mencapai Rp13.100 per liter, namun kenyataan di pasaran tembus dengan harga Rp13.819 per liter.
"Ini harus menjadi perhatian dari dinas pertanian, dan pengawasan dari Satgas Pangan,” ujar Sutikno.
Baca juga: Kalsel kemarin dari target cakupan imunisasi hingga inflasi
Kemudian, Harga Eceran Tertinggi (HET) MinyaKita juga mencapai Rp15.700, namun rata-rata harga penjualan sekitar Rp17.500 di wilayah Kalsel.
Sutikno menuturkan Disdag Provinsi Kalsel bakal berkoordinasi dengan pihak pemegang kebijakan lain untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap penjualan kebutuhan bahan pokok yang mengalami lonjakan harga.
Pada kesempatan itu, Sutikno juga menginformasikan perkembangan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) Presiden RI Prabowo Subianto di Kalsel.
Diungkapkan Sutikno, sejumlah kota/kabupaten di Provinsi Kalsel belum menyampaikan usulan rencana pelaksanaan terkait PSN Presiden Prabowo, seperti program makan gratis (MBG), tiga juta rumah pemeriksaan kesehatan gratis (PKG), dan penyediaan lahan bagi Sekolah Rakyat.
"Masih ada beberapa kabupaten/kota di Kalsel yang belum melaporkan,” tutur Sutikno.
Baca juga: Kalsel masuk delapan provinsi tingkat inflasi terendah
