BKKBN Kalsel rumuskan arah transformasi Bangga Kencana 2026

Transformasi kelembagaan Kemendukbangga menempatkan BKKBN sebagai penggerak kebijakan pembangunan keluarga dengan memastikan program yang dijalankan pemerintah berpihak pada kesejahteraan keluarga hingga tingkat paling kecil di masyarakat

Banjarmasin (ANTARA) - Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) merumuskan arah transformasi program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Daerah 2026.

Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel Farah Adibah mengatakan rapat koordinasi daerah tersebut menjadi forum strategis untuk mengevaluasi program pembangunan keluarga sekaligus menyelaraskan arah kebijakan kependudukan di tingkat daerah.

“Transformasi kelembagaan Kemendukbangga menempatkan BKKBN sebagai penggerak kebijakan pembangunan keluarga dengan memastikan program yang dijalankan pemerintah berpihak pada kesejahteraan keluarga hingga tingkat paling kecil di masyarakat,” kata Farah saat Rakorda Bangga Kencana 2026 di Banjarmasin, Kamis.

Menurut dia, salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menyusun Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) sebagai instrumen untuk mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

“Peta jalan tersebut memuat lima sasaran utama yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, pembangunan keluarga, penataan mobilitas penduduk, serta penguatan administrasi kependudukan,” ucapnya.

Selain itu, Farah mengatakan transformasi juga menempatkan BKKBN sebagai integrator yang menghubungkan berbagai sektor pembangunan agar intervensi berbasis keluarga dapat dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.

Ia menyebutkan program prioritas yang menjadi bagian dari transformasi tersebut antara lain Orang Tua Asuh Cegah Stunting, Taman Asuh Sayang Anak, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, penguatan pendampingan keluarga berbasis teknologi, serta kegiatan pemberdayaan lanjut usia.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Muslim mengatakan hasil rakorda menjadi referensi penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan keluarga.

“Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas keluarga sekaligus menurunkan angka stunting melalui program-program yang terintegrasi,” ujar Muslim.