Banjar, Kalsel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) melakukan rapat koordinasi guna mengincar kabupaten/kota layak anak (KLA) predikat Nindya
Rakor dibuka Bupati Banjar H Saidi Mansyur diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah dan dihadiri Plh. Kepala Dinas P2AP3KB H Aswadi, para kepala SKPD serta Gugus Tugas KLA di Martapura, Kabupaten Banjar, Rabu.
Baca juga: Pemkab Banjar sosialisasi pengadaan barang dan jasa via E- Purchasing
Sambutan Bupati yang disampaikan oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah mengatakan kabupaten layak anak merupakan salah satu program unggulan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia termasuk Kabupaten Banjar memperoleh haknya secara optimal.
“Melalui rakor ini, kita ingin menyusun langkah-langkah konkret agar Kabupaten Banjar dapat menjadi kabupaten layak bagi anak-anak kita, dan saat ini kita berada di tengah tantangan besar terutama terkait isu kekerasan terhadap anak, masalah pendidikan serta akses lainnya,” ungkap Ikwansyah.
Menurut dia, kerja sama yang baik dengan semua pihak terkait, maka akan terwujud Kabupaten Banjar yang layak bagi anak-anak.
Sementara Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Merilu Ripner menjelaskan tujuan dari rakor itu, yaitu mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) khususnya Kabupaten Banjar.
Baca juga: Pemkab Banjar dukung program pemerintah melalui oplah pertanian
Tahapan berikutnya adalah e-monev KLA kemudian pada 16 Mei akan dilakukan verifikasi lapangan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI secara virtual.
“Melalui rakor ini kita menyamakan persepsi dan menyiapkan apa saja untuk verifikasi nantinya. Target setelah tiga tahun berturut-turut meraih Pratama, dua tahun Madya dan tahun lalu kita kurang 16 poin untuk mencapai Nindya. Harapannya tahun ini kita mampu memperoleh Predikat Nindya atau lebih lagi ke Predikat Utama,” ucap Merilu.
Dia menuturkan, langkah yang diambil mengantisipasi kekurangan nilai 16 poin tadi adalah memenuhi data dukung kemudian lebih bersinergi lagi di beberapa kluster, di mana kekurangan tersebut disampaikan pada rakor kali ini.
“Diharapkan semoga dengan adanya rakor itu semua Gugus Tugas KLA bisa bersama-sama untuk mewujudkan Kabupaten Banjar layak anak guna meraih predikat yang lebih tinggi dan yang terpenting adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak yang ada di Kabupaten Banjar,” ujarnya.
Baca juga: Bupati Banjar dorong BUMD jadi ujung tombak perekonomian daerah
