Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dan Tabalong dinobatkan sebagai duta Provinsi Kalimantan Selatan dalam lomba kota layak anak (KLA) berbasis website Tahun 2017 di tingkat nasional.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalsel, Husnul Hatimah, di Banjarmasin Rabu mengatakan, Kabupaten HSU dan Tabalong berhasil meraih nilai tertinggi dalam lomba kota layak anak tingkat provinsi, mengungguli kabupaten/kota untuk penyajian data berbasis web 2017.
Menurut Husnul, keberhasilan dua kabupaten pada tingkat provinsi itu selanjutnya akan bersaing dengan 47 kabupaten/kota lainnya di Indonesia untuk menjadi terbaik di tingkat nasional.
Menurut dia, sejak diperkenalkan dan dilakukan bimtek, kabupaten/kota di Indonesia tentang tata cara mengisi data terkait program dan kebijakan kota layak anak dengan cara mengirimkan data melalui wibsite evaluasikla.id, Kabupaten HSU dan Tabalong aktif menyampaikan informasi terkait kebijakan-kebijakan daerah dalam rangka memperkuat Program KLA.
"Bersama tim pusat atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kami juga telah turun ke lapangan dengan menggali kevalidan informasi terkait penyajian data yang dikirim ke website," katanya.
Husnul juga mengatakan, seluruh hasil yang telah diverifikasi oleh tim Kementerian PPPA pada 4-5 Mei 2017 merupakan tindak lanjut dari data yang dimuat dalam program KLA berbasis web, apakah sesuai dengan data yang dimuat dengan kenyataan di lapangan.
Dia menjelaskan, hasil verifikasi penilaian nantinya akan diketahui dan diumumkan pada puncak Peringatan Hari Anak Nasional pada 23 Juli 2017.
Husnul berharap dengan masuknya HSU dan Tabalong dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk terus berupaya mewujudkan KLA di kabupaten/kota di Kalsel.
Tujuannya, agar program tersebut dapat menekan bahkan menghilangkan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta mewujudkan daerah yang ramah dan peduli, serta melindungi anak.
"Upaya ini dapat diwujudkan dengan program-program nyata dari pemerintah daerah, seperti fasilitas yang ramah dan peduli terhadap anak, kebijakan melalui perda, beasiswa kepada anak, maupun program dan fasilitas pendukung lainnya," tambahnya.
Selain itu, Husnul juga mengharapkan dukungan dari berbagai pihak, baik itu SOPD, dunia usaha, dan masyarakat. Karena semua komponen bangsa, memiliki tanggungjawab yang sama dalam melindungi anak dari kekerasan dan menjamin kebutuhan maupun hak dasar mereka sebagai anak.
