Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho melalui keterangan tertulis diterima di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu, mengatakan mutasi anggota untuk penyegaran dan strategi memperkuat organisasi Polri.
Baca juga: Empat PJU dan empat kapolres di Polda Kalsel dimutasi
“Kami ingin memastikan Polri tetap solid dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan ke depan. Mutasi ini adalah bagian dari strategi memperkuat organisasi agar semakin profesional dalam melayani masyarakat,” kata Irjen Pol Sandi.
Diketahui, Kapolri menerbitkan Surat Telegram Nomor: ST/488/III/KEP./2025 tertanggal 12 Maret 2025, salah satunya merotasi Brigjen PolEko Hadi Santoso sebagai Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian Utama Tingkat II Divisi TIK Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri.
Berdasarkan keterangan dari keterbukaan informasi Polri, Eko Hadi Santoso merupakan alumni SMA Taruna Nusantara angkatan ke-4 periode 1996.
Setelah lulus dari Akpol, Eko ditempatkan di berbagai penugasan strategis di lapangan.
Nama Eko muncul melalui pemberitaan saat berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dengan penugasan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Pelabuhan Tanjung Priok pada 2018.
Pada Agustus 2020, Eko berpangkat Komisaris Besar Polisi diangkat sebagai Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi (Kabagmon) Robinopsnal Bareskrim Polri yang bertanggung jawab terhadap pengawasan dan evaluasi operasional di Bareskrim Polri.
Baca juga: Enam pejabat Polda Kalsel kena mutasi pada akhir tahun
Lalu, Eko memperoleh kenaikan pangkat menjadi Brigadir Jenderal Polisi dan menjabat sebagai Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian Utama Tingkat II Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Div TIK) Polri pada 2022.
Sementara itu, Eko menuturkan akan mengedepankan integritas saat bertugas sebagai Dirtipid Narkoba Bareskrim Mabes Polri.
"Ya integritas kita dorong. Penegakan hukum semakin masif. Mohon doa dan kerja sama ya rekan-rekan wartawan," tutur Eko yang menggantikan Brigjen Pol. Mukti Juharsa.
Eko sebagai ahli antiteror memiliki tugas berat untuk menindak pidana narkoba yang di luar kebiasaan karena tidak terlepas terdapat sejumlah peristiwa pelanggaran etik para personel.
Pelanggaran berat bahkan mendorong institusi Polri memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada para personel Tipid Narkoba.
Baca juga: Brigjen Pol Rosyanto Yudha promosi jadi Kapolda Kalsel
