Marabahan (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan (BPK-RI Kalsel) menggelar Entry Meeting untuk menjaga integritas zona wilayah bebas dari korupsi dan birokrasi bersih melayani.
"BPK PerwakKepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan (BPK-RI Kalsel) Andriyanto menyebutkan, Entry Meeting bertujuan untuk menjaga integritas zona wilayah bebas dari korupsi dan birokrasi bersih melayani. ilan Kalsel berkomitmen untuk berupaya menjalankan roda pemerintahan dengan prinsip integritas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah," kata Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan (BPK-RI Kalsel) Andriyanto, Selasa.
Dia menyampaikan terimakasih kepada bupati se-Kalsel telah berkenan mengikuti acara tersebut.
Baca juga: BPK nilai Kemenkumham ideal dalam pengelolaan anggaran
"Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan evaluasi untuk membuktikan setiap rupiah APBD benar-benar digunakan untuk membangun daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Sementara, Penjabat (Pj) Bupati Barito Kuala (Batola) Dinansyah mengimbau, kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) melaksanakan arahan dari BPK-RI Kalsel.
“Apa yang telah disampaikan, maka kita segera minta seluruh SKPD terlibat menyelesaikannya,” sebutnya.
Dia berharap, kegiatan tersebut memberikan dampak positif bagi penguatan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Batola.
"Sinergi pemerintah daerah dan BPK-RI, maka diharapkan tercipta pengelolaan keuangan berorientasi pada kepentingan masyarakat," harap Dinansyah.
Kegiatan Entry Meeting Gabungan diselenggarakan BPK-RI Kalsel secara daring, Senin(17/02/2025) tersebut dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024 se-Kalsel.
Baca juga: Aliansi Indonesia HST minta kepastian hukum tiga dugaan korupsi
Turut hadir mengikuti Entry Meeting Gabungan tersebut, Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala BPKAD, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kesehatan Batola.
