Pemprov Kalsel asah kemampuan PPPK pada tiga layanan publik

Banjarbaru (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengasah kemampuan 120 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berupa pelatihan terkait pada tiga bidang peningkatan layanan publik.

“Kami menggelar orientasi dan pelatihan kepada 130 ASN yang berkaitan dengan materi keamanan siber, penata usaha keuangan, dan audit pengadaan barang dan jasa,” kata Plt Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Kalsel Ahmad Bagiawan usai membuka Orientasi PPPK Kalsel Angkatan I dan III Tahun 2024 di Banjarbaru, Senin.

Baca juga: Rencana Kodam X kembali ada di Kalsel mendapat apresiasi

Ahmad menyebutkan, pendidikan dan pelatihan itu diberikan secara bertahap kepada perwakilan PPPK dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemprov Kalsel.

“Kami ingin para peserta mengasah kemampuannya melalui diklat yang kami gelar selama beberapa hari ke depan,” ujarnya.

Dia menekankan bahwa pelatihan ini harus berdampak terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga para ASN dituntut mengikuti seluruh tahapan agar mengerti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik dan benar dalam pemerintahan.

Baca juga: DPPPAKB Kalsel pantau kelompok rentan korban TPPO

Ahmad menjelaskan, tiga agenda pelatihan ini memiliki manfaat sesuai dengan fungsi masing-masing, yakni materi keamanan siber bertujuan agar ASN mengerti manajemen risiko terkait sistem pelayanan berbasis elektronik (SPBE), sehingga penerapan di daerah selaras dengan yang di pusat.

Kemudian terkait pelatihan penata usaha keuangan untuk memahami pengelolaan keuangan daerah, dan audit pengadaan barang dan jasa yang bertujuan agar para ASN memahami dalam pelaksanaan audit keuangan khususnya yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

“Saya berharap pelatihan ini menjadi sarana bagi para ASN dalam membangun jaringan serta kolaborasi antar-instansi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. PPPK barus bisa segera beradaptasi dengan lingkungan kerja,” ujar Ahmad.

Baca juga: DPPPAKB Kalsel pantau kelompok rentan korban TPPO