Banjarbaru (ANTARA) - Staf Ahli (Sahli) Menteri Hukum dan HAM RI Bidang Politik dan Keamanan Ibnu Chuldun meminta Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin di Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, memperkuat inovasi layanan untuk menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
"Pastikan pelayanan di sini tidak hanya sesuai standar, tetapi juga melampaui ekspektasi masyarakat," kata Ibnu di Banjarbaru, Kamis.
Baca juga: Kantor Imigrasi Banjarmasin amankan Warga Nigeria
Ibnu mengapresiasi pelayanan Kantor Imigrasi Banjarmasin yang selama ini telah berjalan baik, namun masih ada ruang untuk terus berinovasi agar bisa memberikan pelayanan keimigrasian yang terbaik.
Kunjungan Ibnu kali ini meninjau pembangunan zona integritas (ZI) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin yang berupaya memperkuat komitmen menuju Wilayah Bebas dari Korupsi WBK.
Dia menekankan penting membangun zona integritas sebagai langkah strategis untuk memberikan layanan publik yang prima dan bebas dari praktik korupsi.
"Semuanya harus diimplementasikan dalam setiap aspek pelayanan agar masyarakat dapat merasakan perubahan nyata dalam layanan keimigrasian yang cepat, tepat, dan bebas pungutan liar," ujarnya.
Staf Ahli Menkumham juga berdialog dengan para pegawai memberikan dorongan untuk terus meningkatkan kualitas layanan.
Baca juga: Kemenkumham Kalsel kawal kelancaran kepulangan jamaah haji
Dia menegaskan WBK harus diwujudkan dengan pelayanan ramah, cepat dan kemudahan akses bagi masyarakat adalah kuncinya.
Sementara Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel Jumadi memberikan pemaparan terkait upaya-upaya strategis yang sedang dijalankan.
Salah satunya rencana pembentukan Immigration Lounge di salah satu pusat perbelanjaan di Banjarmasin.
"Dengan adanya Immigration Lounge, kami berharap masyarakat akan lebih mudah dalam mengakses layanan keimigrasian, mengingat letak Kanim Banjarmasin yang berada di Banjarbaru," jelasnya.
Jumadi juga mengungkapkan bahwa permintaan layanan paspor di Kalimantan Selatan sangat tinggi, terutama karena tingginya minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji.
“Ini menjadi tantangan bagi kami untuk terus meningkatkan kapasitas pelayanan paspor, mengingat antusiasme masyarakat begitu besar,” katanya.
Baca juga: Kemenkumham Kalsel pastikan izin imigrasi 5.759 jamaah calon haji tuntas
