Kunjungan langsung ke kantor dinas maupun badan di lingkup Pemkot Banjarbaru itu dilakukan Pjs wali kota didampingi Asisten I Abdul Basid dan Asisten III Rahmah Khairita di Banjarbaru, Senin.
"Kunjungan yang dilakukan ada bersifat khusus dan kunjungan biasa dalam rangka monitoring kinerja untuk melihat langsung pelayanan yang diberikan kepada masyarakat," ujar Nurliani usai kunjungan.
Nurliani menyebutkan, inspeksi khusus dilakukan kepada Rumah Sakit Daerah (RSD) "Idaman" yang merupakan rumah sakit milik Pemkot Banjarbaru dan diharapkan terus meningkatkan pelayanan.
Kunjungan lainnya dilakukan Pjs wali kota bersama rombongan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan melihat secara langsung pelayanan di tempat tersebut.
"Kamu melihat secara langsung pelayanan yang diberikan petugas dan mendengar langsung tanggapan masyarakat atas pelayanan petugas di DPMPTSP sehingga kami sangat mengapresiasi," ucap Nurliani.
Menurut Nurliani, keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) pada Dinas PMPTSP sungguh baik sehingga wajar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan MPP Kota Banjarbaru percontohan antikorupsi.
Nurliani mengharapkan, pelayanan di Dinas PMPTSP dapat terus berjalan meski pun memasuki masa pilkada sehingga seluruh masyarakat tetap dapat pelayanan meski pun di masa pilkada serentak di Banjarbaru.
"Kami minta pelayanan publik tetap jalan meski pun masa pilkada karena masyarakat memerlukan pelayanan dasar yang menjadi haknya sehingga wajib dipenuhi pemerintah daerah sesuai kebutuhan," ungkapnya.
Kepala Dinas PMPTSP Banjarbaru Bambang Supriyanto siap untuk menjalankan saran dan masukan kepada Pjs Wali Kota sehingga dapat menjalankan pemerintahan dengan baik dan benar.
"Sesuai arahan Pjs wali kota maka akan kami jalankan termasuk setiap masyarakat yang mendaftar hingga keluar identitas kependudukan bagi mereka yang berurusan di lingkup MPP," katanya.
Sesuai agenda, Pjs wali kota juga melakukan inspeksi dan kunjungan ke sejumlah SKPD diantaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
