Banjarmasin (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Sahbirin Noor atau yang akrab dengan sapaan Paman Birin mengungkapkan, selisih perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi setempat Tahun Anggaran 2025 Rp1,095 triliun lebih.
Selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah itu terungkap saat menyampaikan Kebijakan Umum Anggota - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2025 pada rapat paripurna DPRD setempat yang dipimpin Ketuanya H Supian HK di Banjarmasin, Rabu.
Dalam pengantar KUA-PPAS APBD Kalsel 2025 yang dibacakan Sekdaprov setempat, Roy Rizali Anwar terungkap, rencana Pendapatan Daerah Rp10,409 triliun lebih dan Belanja Daerah Rp11,554 triliun lebih atau selisih Rp1,095 triliun lebih.
Pada kesempatan itu, orang nomor satu di jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel tersebut menjelaskan, pembangunan provinsnya yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota bertema : “Pemantapan Daya Saing Daerah Dengan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana untuk Mendukung Kalsel Sebagai Gerbang Logistik Kalimantan.”
Gubernur Kalsel dua periode itu menyatakan mengangkat tema tersebut dari isu-isu strategis pembangunan antara lain meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing, peningkatan kualitas sarana prasarana, dan optimalisasi sektor industri.
Selain itu, peningkatan usaha mikro kecil menengah (UMKM), pertanian dan pariwisata, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik, meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup, serta mewujudkan Kalsel sebagai gerbang Ibu Kota Negara (IKN) dan sebagai gerbang logistik Kalimantan.
“Adapun fokus pembangunan Provinsi Kalsel tahun 2025, diarahkan untuk pendidikan, kesehatan, dan sarana prasarana. Kemudian UMKM dan ketenagakerjaan, investasi hilirisasi industri, pertanian dan pariwisata, serta peningkatan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana,” ujar Paman Birin.
Ia menambahkan,, kebijakan perencanaan belanja daerah, diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar., serta harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025, sesuai kewenangan Pemprov.
"Dengan kata lain, penggunaannya lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif, serta memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas SDM, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah," demikian Paman Birin.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel menyambut baik dan mengapresiasi segala gagasan Gubernurnya yang dibacakan Sekdaprov setempat.
Menurut dia, kesuksesan eksekutif tidak terlepas dari kesuksesan legislatif, begitu pula sebaliknya. Karenanya, sebagai nakhoda wakil rakyat “Rumah Banjar” dirinya mendukung segala kebijakan yang orientasinya kepada kesejahteraan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat “Banua”.
