Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Anggota DPRD Kalimantan Selatan yang tergabung dalam Panitia Khusus Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, mengusulkan pembangunan Sekolah Menengah Atas unggulan pada kabupaten/kota di provinsi tersebut.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kalimantan Selatan (Kalsel) Iskandar Zulkarnain mengemukakan itu di Banjarmasin, Jumat.
"Usulan pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) unggulan pada setiap kabupaten/kota dengan pembiayaan dari pemerintah daerah (Pemda) itu bertujuan untuk pemerataan kualitas sumber daya manuasia (SDM) dan menciptakan generasi bangsa yang berkompeten," ujarnya.
Namun, lanjut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, wacana untuk membangun SMA unggulan pada tiap kabupaten/kota di Kalsel tampaknya sulit terwujud dalam waktu dekat karena keterbatasan anggaran.
Usulan itu dalam rapat Pansus Raperda penyelenggaraan pendidikan di Kalsel bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) setempat, antara lain Dinas Pendidikan (Disdik), Kamis (15/12) lalu.
Wakil rakyat yang tergabung dalam Pansus Raperda penyelenggaraan pendidikan tersebut berharap, pada 13 kabupaten/kota di provinsi tersebut memiliki SMA unggulan seperti halnya SMA Banua Kalsel - Bilingual Boarding School di Kota Banjarbaru.
Apalagi dengan melihat dunia pendidikan di Kalsel, lanjutnya, masih belum merata, terutama dari sisi sekolah berkualitas, sebagiamana SMA Banua - Bilingual Boarding School milik Pemprov setempat.
Keberadaan SMA/sekolah unggulan itu untuk menciptakan sumber daya menusia (SDM) dan generasi muda yang unggul pula dalam disiplin ilmu, khususnya warga yang tidak mampu di daerah terpencil bisa juga menuntut ilmu secara gratis.
Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu (Tanbu) itu, untuk mewujudkan wacana tersebut, membutuhkan payung hukum agar bisa meningkatkan sarana dan perasana atau infrastruktur pendidikan tersebut.
Namun wakil rakyat bergelar sarjana ekonomi itu menyadari, untuk merealisasikan usulan agar Pemda membangun SMA unggulan pada setiap kabupaten/kota tersebut membutuhkan anggaran cukup besar.
Oleh karena itu, anggota Komisi IV bidang kesra DPRD Kalsel yang juga membidangi pendidikan tersebut berharap agar pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) juga turut berperan terutama sharing pendanaan.
"Bahkan Pansus Raperda penyelenggaran pendidikan di Kalsel mengusulkan setiap kabupaten/kota memiliki asrama siswa agar memudahkan anak didik yang berasal dari pedalaman atau daerah terpencil," demikian Iskandar.
Menaggapi usulan tersebut, Sekretaris Disdik Kalsel Danial Kifli menyambut baik, tapi dia mengaku, pihaknya sulit mewujudkan keinginan itu dalam waktu segera mengingat anggaran Pemprov sangat terbatas.
Mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalsel tersebut juga mengaku, di provinsinya baru memiliki satu SMA unggulan seperti SMA Banua - Bilingual Boarding School di Jalan A Yani Km17 Banjarbaru.
"Untuk SMA Banua Kalsel - Bilingual Boarding School itu saja Pemprov kewalahan membiayai. Tapi mimpi mewujudkan SMA unggulan pada setiap kabupaten/kota di Kalsel kemungkinan bisa terealisasi secara bertahap," tuturnya.
Namun pejabat pindahan dari Pemkab Tala ke Pemprov Kalsel tersebut tidak menyebut kebutuhan pembiayaan SAM Banua yang berdiri sekitar enam tahun lalu itu, seperti buat keperluan perasional mencapai Rp5 miliar per tahun.
Menurut dia, keberadaan sekolah unggulan memang sangat dibutuhkan daerah dalam rangka menciptakan generasi muda yang berkompeten dan upaya peningkatan dunia pendidikan.
"Kita berharap, ke depan ada pihak ketiga yang bersedia menjadi donatur membangun sekolah unggulan tersebut sehingga tidak terlalu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," demikian Danial Kifli.
