KPU Luncurkan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

Banjarbaru, (Antaranews Kalsel) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, meluncurkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) untuk pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat.

Peluncuran JDIH dan helpdesk KPU Banjarbaru dilakukan Ketua KPU Kota Banjarbaru Husein Abdurrahman, di aula Gawi Sabarataan, Kamis, dihadiri Wakil Wali Kota Darmawan Jaya Setiawan.

"Bagi kami, JDIH penting sebagai sebuah media layanan berjaringan guna menyampaikan layanan produk hukum serta informasi dokumentasi yang ada di KPU," ujarnya.

Ia mengatakan, keberadaan JDIH diharapkan mampu memberi manfaat bagi masyarakat Banjarbaru terutama berkaitan dengan tugas-tugas KPU dan kegiatan yang dilaksanakan.

Dijelaskan, JDIH merupakan sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan materi dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan.

"Masyarakat bisa memanfaatkannya untuk memperoleh informasi mengingat fungsinya sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat," ungkapnya.

Menurut dia, layanan JDIH merupakan sebuah wujud dari percepatan di bidang informasi dan dokumentasi khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan pemilu maupun pilkada.

"Layanan JDIH adalah pengembangan dari layanan arsip regulasi dan data KPU Banjarbaru yang memiliki alamat akses di arsip kpu-banjarbarukota.go.id yang diubah dan ditingkatkan," ucapnya.

Perwakilan KPU Kalsel Nurcholis Majid mengapresiasi apa yang telah dilakukan KPU Banjarbaru melalui peluncuran layanan online bagi masyarakat terutama informasi hukum.

"KPU bertekad menginformasikan segala produk hukum yang ada di KPU sehingga harus dekat dengan publik melalui pemberian pelayanan bagi masyarakat," ujarnya.

Wakil Wali Kota mengatakan seiring keterbukaan informasi, masyarakat lebih peduli atas hak atas pelayanan yang harus diberikan pemerintah termasuk KPU sebagai penyelenggara pemilu.

"Masyarakat lebih menuntut akan tersedianya pelayanan publik yang lebih baik berupa ketersediaan pelayanan dari berbagai aspek seperti kesehatan dan pendidikan," katanya.