Banjarbaru (ANTARA) - Pembina Tim 5 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI mendukung pemerataan pencapaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan pelayanan elektronik se-Provinsi Gorontalo.
Berdasarkan keterangan tertulis Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Minggu, menyebutkan hal itu terungkap saat kegiatan Evaluasi dan Pembinaan terhadap Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Gorontalo terkait program strategis Kementerian ATR/BPN.
Baca juga: Tanah Pondok Pesantren Darul Insan Gresik telah berkepastian hukum setelah 24 tahun berdiri
Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP) Embun Sari yang juga Koordinator Pejabat Pembina Tim 5, mengapresiasi pencapaian fisik di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Gorontalo termasuk upaya pembangunan Zona Integritas.
“Apresiasi saya untuk Kantor Pertanahan yang telah memperoleh Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Saya berharap seluruh Kantor Pertanahan pada Provinsi Gorontalo dapat menyusul,” ujar Embun Sari.
Ia pun mengapresiasi pencapaian realisasi anggaran di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Gorontalo dengan penyerapan anggaran termasuk empat besar tertinggi dan paling tinggi pada Kantor Pertanahan Kota Gorontalo sebesar 62,03 persen.
Penyumbang kinerja Kanwil Gorontalo dari kinerja Kantor Pertanahan dengan tingkat penyerapan anggaran melebihi 50 persen pada Juli 2024.
Baca juga: Serahkan sertipikat tanah wakaf elektronik wujud modernisasi layanan pertanahan
Kepala Kanwil BPN Provinsi Gorontalo Erry Juliani Pasoreh menyebutkan salah satu pencapaian Kanwil BPN Provinsi Gorontalo terkait layanan elektronik yang telah berjalan pada semua Kantor Pertanahan di Provinsi Gorontalo.
Ke depan, ia berkomitmen terus mendorong Kantor Pertanahan di Gorontalo untuk mempercepat perwujudan Gorontalo menjadi Kota Lengkap pada akhir 2024.
"Semoga dapat menuntaskan seluruh target capaian di Kanwil BPN Provinsi Gorontalo hingga akhir tahun 2024 dengan baik," ungkap Erry Juliani Pasoreh.
Turut hadir pada sesi diskusi, perwakilan dari Ditjen Penataan Agraria, Biro Hubungan Masyarakat, serta secara daring disaksikan Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, Inspektur Wilayah IV, dan Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang.
Kegiatan ini juga dihadiri seluruh Kepala Bidang Kanwil BPN Provinsi Gorontalo beserta jajaran dan Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Gorontalo beserta jajaran.
Baca juga: Menteri AHY: Sertipikat tanah wakaf harus diprioritaskan dan disegerakan
