Banjarmasin (ANTARA) - Sekretaris Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Firman Yusi menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat memperbanyak program pencegahan stunting atau gangguan tumbuh kembang balita.
"Oleh sebab itu, Komisi IV yang juga membidangi kesehatan dan sosial kemasyarakatan studi komparasi ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)," ujar Firman Yusi ketika dikonfirmasi di Banjarmasin, Sabtu.
Baca juga: Pemkab Banjar-BKKBN Kalsel gencarkan pengukuran atasi stunting
Selama ini, Firman menyebutkan Pemprov Kalsel lebih fokus terhadap penanganan stunting pada hilir atau telah terjadi, seperti pemberian makanan tambahan.
Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SDGI) pada 2022, prevalensi stunting atau tengkes pada anak di bawah usia dua tahun di Kalsel sempat menurun drastis.
"Namun data terbaru saat ini kembali naik, kendati kenaikan tipis, tetap membuat waspada," ujar Firman.
Diketahui, Firman bersama rombongan Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel sempat studi komparasi ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2 dan KB) Daerah Ibu Kota Yogyakarta pada Jumat kemarin.
Sementara Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel Gina Mariati mengapresiasi program dan sinergi dari keseluruhan perangkat daerah DIY untuk menurunkan angka stunting.
“Luar biasa sekali program di DIY ini didukung pemerintah dan DPRD melalui pokok pikiran (pokir) untuk bisa juga memberikan kegiatan buat penurunan stunting," ujar.
Begitu pula DIY, diungkapkan Gina, menerapkan program pendampingan untuk perempuan yang mau menikah, program menemani anak menyelesaikan makan hingga habis.
"Jadi di DIY mulai dari program hingga anggaran sepenuhnya didukung,” kata Gina.
Baca juga: Fraksi PKS soroti masalah "stunting" di Kalsel
Menanggapi hal itu, Kepala Bidang DP3AP2 dan KB DIY Soleh Anwari mengungkapkan Pemprov DIY meningkatkan sinergi antara organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kita inventarisasi setiap langkah OPD, misalkan dari BKKBN DIY melakukan promosi dan KIE bersama DPR RI, Dinas Perikanan dan Kelautan DIY kampanye Gemar ikan, Dinkes melaksanakan pembinaan Germas dan Posyandu, DP3AP2 & KB sosialisasi program KB dan dapur sehat, dan sebagainya," ujar Soleh.
Bahkan, wakil ketua DPRD Provinsi DIY menyerahkan anggaran perjalanan dinas ke luar negeri untuk kegiatan penurunan angka stunting.
Namun menurut Soleh, penanganan stunting di DIY juga masih belum maksimal salah satu contoh program pembagian tablet tambah darah kepada siswa sekolah tingkat SMP dan SMA sebagai suatu upaya mencegah stunting tidak menikmati kebijakan tersebut sesuai arahan.
"Pergerakan penanganan stunting DIY tak lepas dari peran pemerintah kabupaten/kota, sehingga Pemprov DIY juga rutin melalukan pertemuan, rapat koordinasi (rako) hingga monitoring untuk mengoptimalkan penanganan stunting," ucap Soleh.
Baca juga: BKKBN gelar rakornis capaian Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting
