Banjarbaru (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan Layanan Elektronik Pertanahan berupa Mobil Layanan Elektronik yang akan beroperasi se-Provinsi Bali, di Wisma Sabha Kantor Gubernur Bali pada Selasa (21/5).
Langkah ini adalah upaya transformasi digital yang diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat pemberian pelayanan kepada masyarakat. Hal ini juga diapresiasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas utamanya dalam aspek Reformasi Birokrasi berdampak.
Atas apresiasi dan dukungan Menteri PANRB kepada Kementerian ATR/BPN, khususnya dalam hal Reformasi Birokrasi, Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan rasa terima kasihnya.
"Bicara soal Reformasi Birokrasi tentu tak lepas dari dari semangat melakukan transformasi digital. Karena, semakin maju sebuah negara, semakin modern masyarakatnya. Maka itu, kita harus mempersiapkan melalui layanan digital yang memudahkan, namun tetap memiliki keamanan dan kebijakan privasi yang mumpuni," ujarnya dalam rilis diterima Antara Kalsel dari Kanwil BPN Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
Terkait program dan layanan yang baru saja diluncurkan, Menteri AHY menyebut bahwa ini hasil kerja bersama Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Bali, Kantor Pertanahan (Kantah) se-Provinsi Bali serta Pemerintah Provinsi Bali.
"Saya juga merasa senang karena ini bisa ditinjau langsung oleh Pak Menteri PANRB karena beliau sendiri yang akan melakukan penilaian, masukan, sehingga sistem kerja kami semakin baik," tuturnya.
Menteri ATR/Kepala BPN berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik serta terbuka dengan kritik dan saran yang membangun terkait pertanahan dan tata ruang.
"Kami memiliki semangat dan komitmen ini, insyaallah dengan pelayanan yang semakin baik, dapat menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama," ungkapnya.
Menteri PANRB sendiri menekankan kembali arahan Presiden Joko Widodo terkait transformasi digital pada sistem birokrasi di pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
"Digitalisasi birokrasi di Kementerian ATR/BPN itu penting karena ini bagian dari mendorong kinerja dan target capaian ke depannya agar lebih terukur. Inilah yang disebut Bapak Presiden soal birokrasi berdampak," jelasnya.
Abdullah Azwar Anas menyebut bahwa upaya yang dilakukan oleh Menteri AHY dan Kementerian ATR/BPN dalam sertipikasi elektronik dan penyediaan layanan pertanahan elektronik ini ibarat melakukan disrupsi pekerjaan.
Ia berharap, disrupsi ini menjadi lompatan besar untuk meningkatkan pelayanan pemerintah utamanya di bidang pertanahan.
"Disrupsi digital ini, ibaratnya Bapak telah mendisrupsi proses-proses bisnis di ATR/BPN, yang semula pekerjaannya non digital, menjadi digital. ATR/BPN memiliki peran penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025-2045, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045," pungkas Abdullah Azwar Anas.
