Banjarbaru (ANTARA) - Sekitar 112 juta bidang tanah saat ini telah terpetakan dan terdaftar di seluruh penjuru Indonesia.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat menjadi pembicara dalam panel internasional World Bank Land Conference 2024 di Washington DC, Senin (13/5) waktu setempat, melalui rilis dari Kanwil BPN Kalsel, menjelaskan, terdapat sejumlah kunci sukses untuk mewujudkan pendaftaran tanah yang masif tersebut.
Hal ini terwujud karena Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sejak tahun 2017 meluncurkan program revolusioner khususnya dalam pendaftaran tanah, yakni program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Terdapat sejumlah kunci sukses untuk mewujudkan pendaftaran tanah yang masif tersebut. Hal ini diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menjadi pembicara dalam panel internasional World Bank Land Conference 2024 yang berlangsung di Washington DC, Senin (13/05/2024) waktu setempat seperti rilis diterima Antara Kalsel dari Kanwil BPN Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarbaru.
Kunci sukses pertama menurut Menteri AHY adalah kepemimpinan dan manajerial yang baik.
Dengan kondisi geografis yang beragam, Indonesia memiliki tantangan dalam menyeimbangkan alokasi tanah yang ada, juga selalu dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, memberantas kemiskinan, namun dalam waktu yang sama juga melindungi lingkungan.
"Pada akhirnya adalah bagaimana kepemimpinan yang mampu menggambarkan visi dan misi ke dalam rencana aksi dan program dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dari awal, Presiden Joko Widodo telah menunjukkan kekuatan politik yang kuat, yang ditunjukkan kepada komitmennya," kata Menteri ATR/Kepala BPN.
Kunci sukses lainnya adalah pemerintah dapat menyelaraskan regulasi yang tumpang tindih dengan terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang efektif antar kementerian/lembaga.
Indonesia memiliki tantangan yang krusial, dalam hal ini tumpang tindih kebijakan yang dapat menghasilkan masalah batas antara kawasan hutan dan non hutan.
"Jadi kuncinya adalah komunikasi yang efektif, koordinasi antar _stakeholder_. Adapun hal ini adalah para kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah, sehingga dari kebijakan yang saling terintegrasi itu, diharapkan dapat tercipta _One Map Policy_," tambah Menteri AHY.
Lebih lanjut, adanya kolaborasi dan partisipasi aktif dari masyarakat adalah kunci penting lainnya.
Hal ini diimplementasikan pada proses pengukuran serta pengumpulan data yang melibatkan peran aktif masyarakat.
Selain itu, untuk mempercepat proses pengukuran juga menggandeng sektor swasta.
"Karena kita memiliki sumber daya petugas ukur yang terbatas, kita juga menggandeng sektor swasta yang tentunya tetap menjalankan pekerjaan sesuai standar kita.
Lalu untuk pengumpulan data, kita juga memiliki Puldatan (pengumpul data pertanahan, red) yang dari masyarakat. Puldatan ini bisa dari masyarakat atau para pimpinan setempat yang tentunya sudah dilatih," jelas Menteri AHY.
Kolaborasi serta partisipasi aktif masyarakat juga mencakup dari masyarakat hukum adat.
Sebelumnya, banyak masyarakat hukum adat yang enggan mendaftarkan tanahnya karena dirasa jika tanahnya didaftarkan, suatu saat kepemilikan dan kekuasaan tanah adat tersebut bisa diambil negara.
"Untuk mengatasi hal ini, kita harus melakukan pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai adat setempat. Tentunya hal ini membawa kepastian hukum, kesempatan pada akses ekonomi, lalu juga keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup bagi masyarakat adat," ujar Menteri ATR/Kepala BPN.
Di samping itu, pemerintah Indonesia juga berhasil melakukan pendekatan yang adaptif yang sesuai dengan tantangan global, dalam hal ini digitalisasi.
Menteri AHY menuturkan, saat ini pemerintah Indonesia tengah berfokus kepada transformasi digital di semua aspek birokrasi dan administrasi pemerintahan, yang mana hal ini juga mencakup layanan Sertipikat Tanah Elektronik.
"Tentu prosesnya akan lebih transparan, lebih efisien, dan lebih aman bagi semua orang. Oleh karena itu, saat ini kita menargetkan 104 Kantor Elektronik hingga akhir tahun 2024 dan tentu memodernisasi/meningkatkan _software_, _hardware_ agar bisa menyesuaikan dengan teknologi yang terbaru," kata Menteri AHY.
Dalam panel yang berlangsung selama 50 menit ini, Menteri ATR/Kepala BPN menjadi narasumber bersama menteri dan petinggi dari sejumlah negara seperti Minister of Agriculture and Rural Development of Colombia, Jhenifer Mojica Florez; First Deputy Minister of Justice of Georgia, Tamar Tkeshelashvili; dan Minister of Land Housing and Country Planning of Sierra Leone. Dr. Turad Senesie.
Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Pembina IKAWATI Kementerian ATR/BPN, Annisa Pohan Yudhoyono; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.
