KPPN: Tanah Laut mendapatkan kucuran dana desa Rp110,54 miliar

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Tanah Laut dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaihari menggelar Rapat Koordinasi Penyaluran Transfer ke Pemkab Tanah Laut, Selasa (02/04/2024).(Antara/HO-KPPN Pelaihari)

Sampai pada 01 April ini, dana desa di Kabupaten Tanah Laut baru tersalurkan Rp35,06 miliar,

Pelaihari (ANTARA) - Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan Muhammad Falih Ariyanto mengatakan Kabupaten Tanah Laut pada 2024 mendapatkan kucuran dana desa dari pemerintah pusat sebesar Rp110,54 miliar dalam bentuk alokasi yang telah ditentukan penggunaanya (earmark) dan tidak ditentukan penggunaannya (non-earmark).

“Sampai pada 01 April ini, dana desa di Kabupaten Tanah Laut baru tersalurkan Rp35,06 miliar atau 31 persen terdistribusi untuk 116 Desa,” ujar Muhammad Falih Ariyanto di Tanah Laut, Rabu.

Baca juga: Pj Bupati Tanah Laut masih proses lima jabatan kepala dinas

Dia mengatakan rincian dana desa telah disalurkan tersebut, terdiri dari dana earmark digunakan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, program ketahanan pangan dan penurunan stunting sebesar Rp17,52 miliar untuk 57 Desa.

Sedangkan dana non-earmark, jelas dia, untuk membiayai kegiatan prioritas desa sebesar Rp17,53 miliar untuk 116 Desa.

Saat ini, jelas dia, KPPN melalui Dinas PMD Tanah Laut terus mengejar pemenuhan dokumen syarat salur dana desa, khususnya dana earmark agar penyaluran BLT Desa dapat dilakukan sebelum Hari Raya Idul Fitri.

“Saat ini penyaluran dana desa tahap pertama masih dibuka sampai Juni," ungkapnya.

Baca juga: BKPSDM Tanah Laut: 757 PPPK rekrutan 2023 resmi dilantik

Namun, sebut dia, momentum bulan Ramadhan dan hari raya pemerintah desa segera melakukan percepatan pengajuan penyaluran dana desa ke Dinas PMD Tanah Laut.

Untuk selanjutnya, papar dia, disampaikan ke KPPN, sehingga BLT desa dapat diterima lebih cepat oleh masyarakat.

Lebih lanjut Falih menyampaikan, BLT Desa sangat ditunggu oleh para Kelompok Penerima Manfaat (KPM) telah ditetapkan melalui musyawarah desa dan dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa masing-masing.

Tujuan pemberian BLT Desa, sambung dia, untuk mendukung program pemulihan ekonomi melalui perlindungan sosial bagi masyarakat desa masuk kategori kemiskinan ekstrem.

"Selain itu, dana desa juga diharapkan dapat menjaga ketahanan pangan masyarakat desa dan mendukung program prioritas nasional pencegahan dan penurunan stunting di desa," demikian tutupnya.

Baca juga: KPPN: 1.058 debitur KUR di Tanah Laut pada triwulan pertama 2024