KPPN Tanjung dorong akselerasi belanja APBN sejak awal tahun

Tanjung (ANTARA) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung mendorong seluruh satuan kerja di wilayah Tabalong, Hulu Sungai Utara (HSU dan Balangan, Kalimantan Selatan mempercepat pelaksanaan belanja APBN sejak awal tahun anggaran 2026 guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen.

Kepala KPPN Tanjung Sigid Mulyadi menyampaikan pada tahun 2025 APBN yang dikelola KPPN Tanjung mencapai Rp7,4 triliun dengan realisasi 98 persen dari pagu.

"Realisasi, belanja APBN 2025 sekitar 98 persen dari pagu, lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang hampir mencapai 100 persen," jelas Sigid saat kegiatan Kick Off pelaksanaan APBN tahun 2026 secara daring, Selasa.

Terjadi penurunan pada belanja modal dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik yang sebagian besar dipengaruhi oleh kebijakan pemblokiran anggaran serta efisiensi belanja.

Ia menekankan perlunya penguatan akselerasi belanja agar penyerapan anggaran tidak terkonsentrasi pada akhir tahun dan memasuki tahun 2026, KPPN Tanjung menetapkan target penyerapan belanja pada triwulan I sebagai langkah awal akselerasi pelaksanaan APBN.

Target tersebut mencakup realisasi belanja pegawai sebesar 20 persen, belanja barang 15 persen, dan belanja modal 10 persen.

Pada Kick Off yang diikuti pimpinan instansi vertikal, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta pengelola keuangan satuan kerja Sigid menjelaskan struktur APBN lingkup KPPN Tanjung didominasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp6,7 triliun dan belanja kementerian/lembaga tercatat sekitar Rp726 miliar.

"Seluruh satuan kerja diharapkan dapat mencapai target tersebut agar belanja negara dapat memberikan dampak ekonomi sejak awal tahun," tambah Sigid.

Selain itu, KPPN Tanjung meminta satuan kerja meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dan memperbaiki ketepatan antara rencana penarikan dana dan realisasi belanja.

Deviasi rencana penarikan dana diharapkan dapat dijaga dalam batas maksimal lima persen.

KPPN Tanjung juga mendorong optimalisasi digitalisasi pembayaran pemerintah melalui pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), cash management system (CMS), dan Digipay guna meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Sementara itu melalui kegiatan Kick Off Pelaksanaan APBN 2026 diharapkan terbangun komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan agar belanja negara dapat dilaksanakan lebih cepat, tepat, dan berkualitas, sehingga manfaat APBN dapat dirasakan lebih awal oleh masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.