"Jadi sekitar 30 ribu data warga miskin di daerah kita yang rencananya mau dievaluasi hingga dihapus," ujar Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Dolly Syahbana di Banjarmasin, Rabu.
Menurut dia, evaluasi data warga miskin di daerah ini akan dikoordinasikan dengan pusat data miskin (Pusdakin) yang masuk DTKS di Kementerian Sosial RI.
"Tentunya secara bertahap kita koordinasikan dengan Pusdakin yang memegang DTKS itu," terang Dolly.
Diungkapkan dia, evaluasi ini harus dilakukan karena sebagai warga yang dulunya dikatagorikan miskin kini banyak yang sudah naik perekonomiannya atau dianggap sudah mampu secara ekonomi.
"Selain itu banyak juga data kita dapati warga yang pindah domisili, jadi tidak masuk wewenang daerah kita lagi," ucap Dolly.
Data warga miskin ini harus dievaluasi setiap tahunnya agar program bisa tepat sasaran, kata dia, karena ini berkaitan juga dengan alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah kota.
"Jika mereka tidak masuk dapat bantuan pusat, maka Pemkot yang menampungnya, termasuk pembayaran iuran BPJS kesehatan dan bantuan beras," tuturnya.
Dia pun menyampaikan, bahwa Pemkot Banjarmasin di tahun sebelumnya mengalokasikan hingga Rp20 miliar pertahunnya untuk bantuan bagi warga miskin ini.
"Kan lumayan menghemat APBD jika kenyataannya sudah banyak yang tidak berhak lagi di bantu itu," ujarnya.
Pihaknya pun bekerjasama dengan kelurahan untuk melakukan evaluasi data warga miskin ini, sehingga kebijakan penghapusan dan penambahan betul-betul valid.
"Kita ini mulai bergerak di lapangan untuk itu," ujarnya.
