Menteri LHK Siti Nurbaya dalam keterangan tertulis di Banjarmasin, Rabu, mengatakan pengoptimalan KPH di tingkat tapak merupakan salah satu hasil dari rapat kerja nasional KPH dalam rangka implementasi Indonesia FOLU Net Sink 2030 yang digelar di Jakarta, pada 4–6 Maret 2024.
“Pemerintah Norwegia telah memberikan dana kontribusi sebesar 156 juta dolar AS melalui mekanisme RBP REDD, ini sebagai kompensasi keberhasilan Indonesia mengurangi deforestasi dan degradasi hutan periode 2016-2020,” kata Menteri LHK.
Baca juga: KPH Tabalong gandeng masyarakat kembangkan kopi
Ia menyebutkan dana tersebut telah disalurkan melalui BPDLH dan Dubes Norwegia melalui Eselon I di Kementerian LHK, yakni Ditjen PKTL, Ditjen PHL, Ditjen PSKL, Ditjen PDAS RH, Ditjen PPI, Ditjen Gakkum, dan BP2SDM.
“Untuk mencapai target FOLU Net Sink 2030, di tingkat tapak perlu dilakukan penguatan peran KPH meliputi keterlibatan aktif pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon, aksi mitigasi, dan implementasi FOLU Net Sink 2030 untuk memenuhi pemenuhan target NDC Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, juga diperlukan kolaborasi semua pihak dalam menyusun strategi bersama untuk menjalankan program yang berkaitan dengan pembangunan rendah karbon.
Menteri LHK menuturkan KPH sangat berperan di tingkat tapak guna mendorong masyarakat untuk aktif dalam penurunan emisi GRK melalui berbagai kegiatan yang telah diatur dalam Permen LHK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L.
Dalam upaya implementasi Folu Net Sink 2030, kata dia, KPH menjadi wadah kolaborasi SDM tingkat tapak yang meliputi SDM LHK, swasta, dan masyarakat yang meliputi PKSM, PKS, Manggala Agni, Polhut, PEH, dan PELHI.
Lebih lanjut, diperlukan juga penguatan peran pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas KPH melalui penyelesaian penetapan wilayah KPH, pembentukan kelembagaan KPH, penguatan manajemen KPH yang meliputi SDM, sarana dan prasarana yang memadai, serta dukungan pendanaan.
Menteri LHK mengungkapkan hingga 2022 terdapat 404 unit KPH (76 persen) dari 532 unit KPH yang telah memiliki dokumen RPHJP perlu dimantapkan dengan internalisasi FOLU Net Sink 2030 dalam perencanaan KPH.
Baca juga: Pembangunan fasilitas pendukung air terjun Batarius terkendala izin kawasan
Hasil rapat kerja nasional KPH akan ditindaklanjuti rapat kerja di tingkat provinsi dengan melibatkan SKPD tingkat provinsi yang membidangi kehutanan, seluruh jajaran organisasi KPH setempat, dan jajaran KLHK baik pusat maupun unit pelaksana teknis.
Hanif mengungkapkan sebagai tindak lanjut Nationally Determined Contribution (NDC), telah ditetapkan rencana operasional (RO) Indonesia FOLU Net Sink 2030 yang ditindaklanjuti dengan penetapan rencana kerja sub nasional di 28 provinsi.
Rencana kerja tersebut, kata dia, dilengkapi dengan peta arahan pelaksanaan aksi mitigasi Indonesia FOLU Net Sink 2030 pada wilayah kerja KPH berupa pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, pengayaan dan peningkatan cadangan karbon, penerapan RIL-C dan hutan tanaman, pengelolaan tata air dan restorasi gambut, perlindungan areal konservasi tinggi dan pengelolaan mangrove.
“Rapat kerja nasional KPH ini bertujuan untuk melakukan akselerasi implementasi rencana operasional Folu Net Sink melalui sinkronisasi dan integrasi perencanaan pengelolaan KPH, ke dalam target Indonesia FOLU Net Sink 2030,” ujar Hanif.
Selain itu, juga untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan KPH, serta diseminasi kegiatan pemanfaatan dana Result Based Contributions (RBC) kontribusi Norwegia sebagai salah satu sumber pendanaan dari kontribusi dunia internasional melalui peningkatkan koordinasi antara tim kerja Indonesia FOLU Net Sink, mitra pelaksana, pemda dan KPH
