Round up hari ke-51, komitmen paslon dalam penguatan antikorupsi

Jakarta (ANTARA) - Memasuki hari ke-51 kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, selain menebarkan optimisme ke sejumlah daerah, ketiga pasangan calon menegaskan komitmennya dalam penguatan antikorupsi pada acara Penguatan Anti-Korupsi untuk Penyelenggara Berintegritas (PAKU Integritas) di Gedung KPK RI, Jakarta, Rabu.

Dalam acara PAKU Integritas, ketiga pasangan calon juga sempat memaparkan pandangannya terhadap upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Menariknya, di antara upaya yang berbeda-beda, ketiganya memiliki pandangan yang sama bahwa integritas dibangun dan dimulai dari pemimpin sebagai contoh untuk ke bawahnya.

KPU RI sudah menetapkan masa kampanye Pilpres 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Sedangkan hari pemungutan suara akan berlangsung pada 14 Februari 2024. Simak rangkuman kegiatan kampanye mereka berikut.

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pada hari ke-51 kampanye dimulai dengan menyerap aspirasi masyarakat yang menghadiri kampanye akbar di Lapangan Bola, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Anies memaparkan salah satu program utamanya pada 100 hari kerja, yakni menata ulang tata niaga pangan supaya yang bekerja menghasilkan bisa sejahtera, tujuannya agar harga pangan lebih murah.

Usai berada di Sulawesi Selatan, Anies bertolak ke Jakarta untuk menghadiri acara Penguatan Anti-Korupsi untuk Penyelenggara Berintegritas (PAKU Integritas) di Gedung KPK RI, Jakarta. Muhaimin Iskandar, selaku calon wakil presiden, turut mendampinginya.

Anies mengutarakan gagasannya untuk memperkuat integritas pemberantasan korupsi, salah satunya dengan merevisi Undang-Undang KPK.

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Pasangan calon nomor urut 2 itu menghadiri acara Penguatan Anti-Korupsi untuk Penyelenggara Berintegritas (PAKU Integritas) di Gedung KPK RI, Jakarta.

Prabowo mengatakan bahwa penanganan kasus korupsi membutuhkan kebijakan menyeluruh, di antaranya memberikan efek jera kepada pejabat publik yang tidak jujur dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Sanksi tersebut merupakan kebijakan yang realistis untuk menekan korupsi karena kurangnya transparansi menjadi celah aksi rasuah itu terjadi.

Dia menyoroti kualitas hidup para pejabat negara dan aparatur sipil negara, sebagai kelompok yang rentan korupsi, juga harus ditingkatkan. Tidak hanya itu, Prabowo juga mengusulkan jika perlu penindakan korupsi menerapkan metode pembuktian terbalik.

Ganjar Pranowo-Mahfud Md

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memulai hari ke-51 kampanye Pilpres 2024, Rabu (17/1), dengan minum kopi dan berbincang santai bersama para pengemudi truk di Terminal Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Usai dari Terminal Limpung, Ganjar melanjutkan kegiatan blusukan ke Pasar Limpung untuk menyapa para pedagang dan masyarakat sekaligus mengecek harga kebutuhan pokok. Dari Limpung, Ganjar bertolak menuju Desa Cepiring di Kabupaten Kendal untuk bertemu dengan para buruh pelinting tembakau di PT Sari Tembakau Harum, Cepiring.

Selanjutnya Ganjar ditemani Mahfud menghadiri menghadiri acara Penguatan Anti-Korupsi untuk Penyelenggara Berintegritas (PAKU Integritas) di Gedung KPK RI, Jakarta.

Dalam pidatonya, Ganjar Pranowo menyebut sistem whistleblowing sebagai salah satu instrumen penting untuk mendongkrak kepatuhan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan pemberantasan korupsi.

Menurut Ganjar, kepatuhan terhadap LHKPN pada akhirnya akan menjadi salah satu instrumen bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menutup celah dan memberantas tindak pidana korupsi.


Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Didik Kusbiantoro