Hulu Sungai Tengah, Kalsel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Pemkab HST), Kalimantan Selatan (Kalsel) mengalokasikan dana hibah sebesar Rp11,9 miliar kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat untuk pengawasan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
Bupati HST Aulia Oktafiandi dan Ketua Bawaslu HST Nurul Huda menandatangani kesepakatan dan disaksikan seluruh jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) pada Jumat.
Baca juga: Bawaslu HST gandeng MUI cegah politik uang
“Kami sudah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah untuk pengawasan pilkada, ini adalah bentuk dukungan pemerintah daerah untuk pelaksanaan Pilkada 2024,” kata Bupati HST Aulia Oktafiandi di Hulu Sungai Tengah, Kalsel, Sabtu.
Ia meminta Bawaslu HST dapat memberikan pengawasan yang lebih maksimal pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati periode 2024 di Hulu Sungai Tengah melalui koordinasi yang baik dengan jajaran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari kepolisian dan kejaksaan.
Aulia menekankan kesepakatan nominal dana hibah pengawasan pilkada tersebut merupakan wujud komitmen dan keseriusan pemerintah daerah untuk menyukseskan Pilkada 2024 mendatang.
Lebih lanjut, berdasarkan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pemerintah daerah wajib menganggarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk dana Pilkada 2024 sebesar 40 persen.
Baca juga: Bawaslu HST temukan 232 pelanggaran peserta pemilu
Sementara itu, Ketua Bawaslu HST Nurul Huda mengatakan nominal dana hibah itu berdasarkan kesepakatan pihaknya dengan pemerintah daerah setempat.
Ia menjelaskan nominal dana hibah pilkada tersebut sesuai dengan kondisi keuangan daerah melalui berbagai tahapan dan proses pembahasan yang cukup panjang bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab HST.
“Terima kasih kepada pemerintah setempat atas dukungannya, dana hibah ini akan kami gunakan dengan maksimal untuk pengawasan Pilkada 2024 mendatang,” ujar Nurul.
Baca juga: Bacaleg Golkar di HST jalani sidang dugaan pelanggaran administrasi
