Bawaslu HST gandeng MUI cegah politik uang

Komisioner Bawaslu Hulu Sungai Tengah (HST) berkoordinasi dengan pengurus MUI HST terkait kolaborasi pencegahan politik uang, politik identitas, dan pengawasan lainnya menjelang Pemilu 2024 di Barabai, Kalimantan Selatan, beberapa waktu lalu. (ANTARA/HO-Bawaslu HST)

Barabai, Hulu Sungai Tengah (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Bawaslu HST) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat untuk mencegah politik uang menjelang Pemilu dan Pilkada 2024.

“Sebagai lembaga pengawas, tentu kami sudah menyusun berbagai strategi mencegah pelanggaran pemilu khususnya politik uang,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten HST Hairul di Barabai, Hulu Sungai Tengah, Senin.

Baca juga: Bawaslu HST temukan 232 pelanggaran peserta pemilu

Dia menyebutkan MUI merupakan lembaga strategis untuk menyebarkan pesan kepada masyarakat terkait bahaya dan dampak buruk dari praktik politik uang.

“Kami sudah membuka posko induk pengaduan pelanggaran di kabupaten, termasuk juga posko di masing-masing kecamatan,” ucapnya.

Pada beberapa waktu lalu, pihaknya berkunjung dan berkoordinasi dengan pengurus MUI Kabupaten HST untuk membahas langkah-langkah pencegahan politik uang.

Selain menggandeng MUI, pihaknya menyiapkan berbagai strategi pencegahan pelanggaran politik uang, seperti memaksimalkan peran panwaslu dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.

Baca juga: Bacaleg Golkar di HST jalani sidang dugaan pelanggaran administrasi

Kemudian memberikan sosialisasi secara masif dengan memanfaatkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan masyarakat dalam keseharian. Beberapa pekan lalu Bawaslu Kabupaten HST telah menggelar rapat koordinasi pengawasan pemilu partisipatif dengan melibatkan organisasi masyarakat, jurnalis, mahasiswa, dan para pelajar.

Dia menjelaskan politik uang memiliki dampak buruk yang dapat mengganggu keseimbangan dalam berdemokrasi, sehingga upaya pencegahan harus dilakukan secara masif agar terwujud pesta demokrasi yang berkeadilan.

Menurut dia, politik uang juga berpengaruh terhadap kondisi kenaikan kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok.

“Terkait kestabilan harga bahan pokok ini adalah ranah pemerintah, tetapi kita semua perlu memberikan perhatian terhadap hal ini agar tidak menjadi faktor penyebab politik uang,” ujar Hairul.

Baca juga: PPP HST optimis maksimal rebut kursi DPRD