Banjarbaru (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menggandeng media massa untuk menangkal hoaks atau berita bohong tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.
“Media massa harus independen dan netral tentang pemberitaan pemilu dan pilkada, kita perlu perbanyak berita politik yang positif untuk memerangi berita bohong yang banyak beredar,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel Muhammad Muslim di Banjarbaru, Kamis.
Muslim menyebutkan pada 2023 yakni periode triwulan terakhir di Kalsel, tercatat lebih dari 300 berita bohong yang beredar di media sosial, mulai dari pemberitaan tentang politik, kesehatan, dan kebijakan pemerintah.
“Media massa adalah pilar penting untuk mengedukasi masyarakat tentang pemilu dan pilkada 2024 mendatang, agar tercipta atmosfer pemilu yang sejuk dan damai,” ucapnya.
Menurut Muslim, media massa memiliki peran besar untuk membentuk opini tentang politik, sehingga sangat diperlukan untuk menyebarluaskan pemberitaan positif guna memerangi konten negatif yang dapat memecah belah persatuan.
Dia menekankan, perlunya seluruh pihak menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan beretika. Apalagi pada November mendatang sudah mulai tahap kampanye, hal itu membutuhkan komitmen bersama menggalang dukungan masyarakat untuk mencegah kampanye hitam maupun konten negatif agar terwujud situasi yang kondusif.
Pada kesempatan itu, Diskominfo Kalsel menggelar “Media Event” mengundang sekitar 60 lebih jurnalis dari berbagai media untuk membangun komitmen mengawal ruang digital guna memberitakan fakta tentang pemilu dan pilkada.
Kepala Diskominfo Kalsel, Ketua PWI Kalsel, anggota Bawaslu Kalsel, dan anggota KPU Kalsel, bersama-sama menandatangani secara simbolis petisi online untuk mengajak seluruh komponen menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan beretika.
Sementara itu, Ketua PWI Kalsel Zaenal Helmie menyatakan dirinya bersama seluruh lapisan media massa yang ada di Kalimantan Selatan berkomitmen untuk mengawal ruang digital demi mewujudkan pemilu dan pilkada yang damai.
Dia mengatakan, pihaknya terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan para pimpinan media massa dan jurnalis yang ada di Kalsel.
“Dengan banyaknya jumlah jurnalis, ini menjadi hal yang positif sebagai penyeimbang untuk menangkal berita bohong yang beredar di media sosial,” ujar Helmie.
