Pelaihari (ANTARA) - Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan menetapkan Desa Benua Tengah, Kecamatan Takisung sebagai kampung reforma agraria.
Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan (P2) pada Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) Tanah Laut Dyah Rustanti mengatakan, Desa Benua Tengah ditetapkan sebagai kampung reforma agraria berdasarkan beberapa faktor yang saling mendukung satu sama lain.
"Dasar penetapan itu diantaranya, terselenggaranya legalisasi akses secara maksimal adanya kegiatan pemberdayaan, juga adanya pengelolaan perhutanan," ujar Dyah Rustanti, pada rapat penetapan kampung reforma agraria gugus tugas reforma agraria , Rabu.
Selanjutnya, terang dia, adanya potensi kegiatan akses, baik dari sektor peternakan, pertanian dan perkebunan serta pariwisata di Desa Benua Tengah.
Menurut dia, tujuan ditetapkannya kampung reforma agraria tersebut untuk meningkatnya kesejahteraan pada masyarakat agar dapat segera terwujud.
"Adanya penyelesaian masalah pertanahan, adanya sinkronisasi antara penataan aset dan penataan akses, kemudian akan adanya kegiatan pemberdayaan," sebutnya.
Sehingga kedepannya, sambung dia, kesejahteraan masyarakat akan segera terwujud, legalisasi aset seperti yang dilaksanakan oleh kantor pertanahan Tanah Laut berupa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan lainya.
Sedangkan penataan aksesnya, ungkap dia, pihaknya melakukan pemberdayaan dan aset tanahnya berupa akses kegiatan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten (PUPRP) Tanah Laut Syakhril Hadrianadi mengatakan, Dinas PUPRP mendukung sepenuhnya penetapan kampung reforma agraria.
"Kampung reforma agraria membantu menyelenggarakan infrastruktur, tata ruang, bidang pertanahan, unit peralatan alat dan lainnya," tutupnya.
BPN Tanah Laut tetapkan Desa Benua Tengah sebagai kampung reforma agraria
Kamis, 14 September 2023 5:23 WIB
Dasar penetapan itu diantaranya, terselenggaranya legalisasi akses secara maksimal adanya kegiatan pemberdayaan, juga adanya pengelolaan perhutanan,