Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan data ulang sebanyak 375 ribu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari 13 kabupaten/kota dibantu Kementerian Koperasi dan UMK RI.
Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Selatan Gusti Yanuar Noor Rifai di Banjarmasin, Kamis, jumlah UMKM sebelum pandemi COVID-19 atau tahun 2020 sebanyak 375 ribu tersebut.
Di mana, ungkap dia, jumlah tersebut diperkirakan menurun akibat pandemi COVID-19 karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat hingga dua tahun lebih.
Namun, ungkap dia, setelah dicabutnya masa pandemi COVID-19 ini pada 2022, eksistensi UMKM di Kalsel kembali bangkit, diperkirakan tumbuh signifikan.
Menurut Gusti Yanuar, pendataan sementara ini dari Kementerian Koperasi dan UMK untuk lima kabupaten/kota di Kalsel sebanyak 72.275 UMKM.
Lima kabupaten/kota yang sudah didata sementara tersebut, yakni, Kota Banjarmasin, Kabupaten Banar, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tanah Laut.
"Kalau perkiraan jika didata seluruh kabupaten/kota bisa mencapai 500 ribu UMKM," ujarnya.
Diutarakan dia, dominasi UMKM di Kalsel adalah kuliner, kriya dan fashion.
Menurut dia, dukungan untuk kemajuan eksistensi UMKM setelah pandemi COVID-19 ini terus ditingkatkan, bahkan pemerintah pusat menggelontorkan hingga Rp6,5 triliun Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membantu permodalan UMKM di Kalsel.
"Sekarang KUR untuk pinjaman sampai Rp100 juta bahkan tanpa anggunan bagi UMKM," ujarnya.
Gusti Yanuar mengharapkan para pelaku UMKM memanfaatkan kemudahan bantuan permodalan dari program KUR ini, bisa dengan bagi hasil, kovensional maupun dengan syariah.
"Dari data yang kita dapat hingga kini dana KUR yang sudah terserap sebesar Rp2,2 triliun," ujarnya.
