Jakarta (ANTARA) - Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi lingkungan hidup mengharapkan, penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak tinggal di provinsinya agar meningkat.
Sekretaris Komisi III H Gusti Abidinsyah mengemukakan harapan itu saat kaji tiru atau studi komparasi ke DKI Jakarta, ujar Humas Sekretariat DPRD (Setwan) Kalsel dari Ibu Kota Negara Republik Indonesia it, Jumat malam.
Pengelolaan atau penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni sebuah tantangan yang kompleks dan memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mewujudkan permukiman yang ideal dan layak huni.
Oleh karena itu Komisi III DPRD Kalsel melakukan kunjungn kerja (Kunker) ke Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) DKI Jakarta, jum’at (28/7/23).
Sekretaris Komisi III yang bergelar sarjana sosial dan magister manajemen itu mengungkapkan, di Kalsel terdapat 2000 lebih rumah yang perlu mendapat perhatian seperti rehabilitasi atau bantuan.
“Sampai sekarang sejak kepemimpinan Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau yang akrab dengan sapaan Paman Birin sudah lebih kurang 300 rumah dibantu. Jadi masih 1.700 rumah belum terealisasi, maka dari itu kami berharap anggaran Perkim ditambah lagi,” ucap Gt Abidinsyah.
Sementara Dinas Perkim DKI Jakarta untuk mengatasi permasalahan Perkim tersebut menggunakan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan – perusahaan.
Di Kalsel sendiri, menurut dia, pendanaan untuk Perkim hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja sehingga anggaran belanja daerah sangat terbebani.
“Kami mendorong visi misi pak Gubernur Kalsel tentang rehab rumah bisa terlaksana semua pada Tahun 2024. Kita akan mendorong mudah-mudahan anggaran Perkim bisa ditambah,” ujar Gt. Abidinsyah.
Ia menyarankan, tanggung jawab Perkim harus jadi perhatian, karena bagaimana pun juga hal tersebut suatu dinas yang menangani khusus masalah-masalah rakyat tidak mampu.
“Kami berharap juga Perkim diberi kewenangan atau peraturan main, bagaimana supaya Dinas Perkim bisa bekerja dengan optimal,” demikian Gt Abidinsyah.
Pada kesempatan yang sama SekreiDinas Perkim Kalsel Agus Nugroho mengatakan bahwa realisasi program kerjanya tergantung anggaran dan kemampuan daerah seperti halnya DKI Jakarta lebih besar dari provinsinya.
“Kita sekarang menginginkan, bagaimana dengan kemampuan yang terbatas bisa menerapkan itu di Kalsel, mudah-mudahan bisa terealisasi ke depannya,” ujar Agus Nugroho.
Menyambut Kunker rombongan Komisi III DPRD Kalsel tersebut, Kabid Perkim DKI Jakarta Retno Sulistiyaningrum yang menyatakan sangat mendukung program-program Provinsi Kalsel
“Saya rasa ini sangat bermanfaat, menularkan pengetahuan atau horizontal learning, jadi apa yang kami sudah lakukan, mudah-mudahan juga bisa diuji coba di daerah lain termasuk Kalsel,” katanya.
