Marabahan (ANTARA) - Penjabat (Pj) Bupati Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan Mujiyat mengatakan, realisasi pendapatan pada APBD Batola 2022 mencapai persentase 114,93 persen atau Rp 1.555.596.865.378,79 dari terget sebesar Rp 1.353.546.050.366,00.
Untuk Belanja dan transfer, sebut dia, sebesar Rp 1.455.963.547.644,00, sedangkan realisasi sebesar Rp 1.372.548.573.537,48.
"Sedangkan realisasi penggunaan anggaran belanja tahun 2022 mencapai 94,27 persen dari anggaran yang telah ditetapkan," terang Mujiyat, pada penyampaikan Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 dan Perubahan Propemda Tahun 2023 pada sidang paripurna DPRD setempat dalam pers rilisnya diterima, Rabu.
Dari data realisasi anggaran pendapatan dan anggaran belanja pada APBD tahun 2022, jelas dia, menunjukkan realisasi APBDa memiliki surplus, yaitu belanja dan transfer lebih kecil dari pada realisasi pendapatan sebesar Rp 183.048.291.841,31.
Mujiyat juga mengatakan, indikator opini diberikan BPK-RI atas LKPD tahun 2022 tetap mampu memenuhi azas -azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
"Hasil kerja keuangan mengindikasikan adanya manfaat nyata program dan kegiatan pembangunan tahun 2022," ujarnya.
Pada sidang paripurna, Mujiyat juga menyampaikan pengelolaan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Batola berproses jauh lebih baik.
Dalam arti, terang dia, perencanaan dan pemanfaatan anggaran dengan pengelolaan lebih profesional, terencana, memenuhi standart akutansi pemerintah sesuai prinsip pengelolaan keuangan yang baik.
"Pada tahun ini rancangan peraturan daerah inisiatif berjumlah 10 dan inisiatif DPRD berjumlah empat," tegasnya.
Sebagian besar rancangan peraturan daerah yang masuk dalam Promperda tahun 2023, papar dia, adalah tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Pada akhirnya diusulkanlah tiga buah Raperda untuk dimasukan kedalam perubahan Promperda Kabupaten Batola tahun 2023," tegasnya.
Pertama, papar dia, Raperda perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.
Kedua, sambung dia, Raperda pemberian insentif dan kemudahan investasi penanaman modal dan ketiga, Raperda pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
Mujiyat berharap, seluruh rancangan peraturan daerah telah diprogramkan dalam perubahan Promperda tahun 2023 dapat dibahas dengan sebaik-baiknya.
Sehingga, ucap dia, melahirakan peraturan daerah yang berkeadilan, mengedepankan kepentingan umum, memiliki kepastian hukum dan mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat.
