Banjarmasin (ANTARA) - Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) menggandeng Konsorsium Pers Banua untuk mengawal Pemilu Serentak 2024 dan melawan hoaks yang kerap bermunculan pada tahun politik terutama saat masa kampanye.
"Kami menyambut antusias deklarasi Konsorsium Pers Banua dan Polda siap berkolaborasi dalam segala hal untuk kondusifitas daerah termasuk keamanan pemilu," kata Wakil Direktur Intelkam Polda Kalsel AKBP Bagus Suseno di Banjarmasin, Kamis.
Baca juga: Kapolda Kalsel jamin keamanan KPU kawal Pemilu 2024
Menurut Bagus, kehadiran Konsorsium Pers Banua yang merupakan wadah bersama para ketua organisasi perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan membawa angin segar eksistensi kawan-kawan jurnalis dalam memberitakan kebenaran.
Apalagi dengan semangat menjaga kebersamaan untuk satu tujuan yakni menjunjung tinggi prinsip aturan Undang-Undang Pers dan kode etik serta kode perilaku, maka Konsorsium Pers Banua patut didukung oleh negara.
"Prinsipnya insan pers di Kalimantan Selatan sudah satu visi misi mendukung suksesnya pemilu sehingga tidak ada alasan lagi terjebak dalam kepentingan politik," tegasnya.
Adapun organisasi pers yang tergabung dalam Konsorsium Pers Banua adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalsel, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kalsel, Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasiona Indonesia (PRSSNI) Kalsel.
Kegiatan deklarasi juga ditandai dengan Dialog Nasional dengan tema “Pemilu Cerdas dan Pers Bermartabat, Melawan Hoax dan Disinformasi untuk Marwah Banua".
Baca juga: Kriminal kemarin, dari riak-riak pemicu konflik hingga dua pemuda masuk sumur
Hadir sebagai pembicara utama Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu dan narasumber Ketua KPU Kalsel Andi Tenri Sompa serta Dekan FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Prof Budi Suryadi.
Ketua PWI Kalsel Zainal Helmie mengatakan kepengurusan Konsorisum Pers Banua bersifat kolektif dengan status yang setara.
Karena itu, bentuk kepengurusan berupa presidium yang dibantu oleh pelaksana fungsi administrasi.
“Kami bersepakat tidak ada aturan yang sifatnya tertulis seperti aturan dasar organisasi, kepengurusanny kolektif dengan keputusan tertinggi adalah musyawarah," jelasnya.
Helmie menyatakan fokus pihaknya bukan hanya pemilu tetapi bagaimana pers berperan mendukung pembangunan untuk kepentingan daerah dan nasional.
"Kami juga berharap ada pelatihan menulis untuk wartawan tentang cara penulisan berita terkait pemilu yang bekerja sama dengan KPU atau Bawaslu termasuk terus menumbuhkan berita positif untuk roda pembangunan," ujarnya.
Baca juga: Kapolda Kalsel minta seluruh Polres siapkan kekuatan pengamanan pemilu
