Pemkot Banjarmasin usulkan Raperda Penyelenggaraan Transportasi

Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina (dua kiri) beserta unsur pimpinan DPRD Kota Banjarmasin saat rapat paripurna dewan terkait penetapan Raperda tentang penyelenggaraan transportasi di Banjarmasin, Rabu (21/6/2023). (ANTARA/HO-Pemkot Banjarmasin)

Banjarmasin (ANTARA) - ↵Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan mengajukan Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Transportasi pada Rapat Paripurna DPRD setempat.

Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina di Banjarmasin, Rabu, menyampaikan usulan aturan tersebut terkait pola, sistem dan sistem perencanaan transportasi di kota ini.

Baca juga: DPRD Banjarmasin: Raperda disabilitas bahas sektor transportasi pelajar

"Termasuk parkir di tepi jalan dan sebagainya inilah yang mau diatur dalam penyelenggaraan transportasi ini," ucap Ibnu.

Ibnu menyampaikan aturan ini agar sistem manajemen transportasi umum berjalan baik dan handal di Banjarmasin.

Sebab, lanjut dia, transportasi umum di Kota Banjarmasin sudah memiliki sistem dengan baik, yakni adanya transportasi massal yang dioperasikan pemerintah kota pada beberapa tahun terakhir.

Transportasi umum yang dimiliki Pemkot Banjarmasin seperti Bus "Tayo", kata Ibnu, sudah terintegrasi sejumlah tujuan, bahkan juga terintegrasi dengan transportasi yang dimiliki Pemprov Kalsel.

Transportasi yang dimiliki Pemprov Kalsel dari bantuan pemerintah pusat, yakni Trans Banjarbakula dan BRT Banjarbakula.

"Termasuk kita ingin mengintegrasikan transportasi sungai dengan transportasi darat, sebab Kota Banjarmasin dikenal dengan kota seribu sungai," tutur Ibnu.

Baca juga: Pemkot Banjarmasin usulkan Raperda Penyelenggaraan Transportasi

Ibnu juga menyampaikan, aturan ini juga ingin menerapkan retribusi bagi angkutan umum milik Pemkot Banjarmasin, yakni Bus Trans Banjarmasin atau Bus "Tayo", sebab digratiskan sejak beberapa tahun belakangan.

"Karena ini sudah terintegrasi, maka ada biaya di situ, di sinilah mau kita tentukan retribusinya, sebab sudah hampir tiga tahun gratis," papar Ibnu.

Dia pun menyambut baik persetujuan DPRD kota setempat yang menyetujui Raperda tentang penyelenggaraan transmigrasi ini dibahas ke tingkat selanjutnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali menambahkan Raperda tentang Penyelenggaraan Transportasi yang diusulkan pemerintah kota telah disetujui legislatif untuk dibahas ke tingkat selanjutnya.

Sebab, menurut dia, aturan ini penting dibuat untuk menyempurnakan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat.

"Ini untuk memaksimalkan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat," ungkap Ali.

Baca juga: Kota Banjarmasin koneksikan moda transportasi sungai dan darat