Marabahan (ANTARA) - Jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dan Damkar Kabupaten Barito Kuala (Batola), menandatangani Pakta Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Kasatpol-PP dan Damkar Batola Dahtiar Fajar mengapresiasi inisiasi dan adanya kesadaran seluruh jajaran dalam rangka melaksanakan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja sehingga di tengah-tengah kesibukan kegiatan tetap mampu berjalan.
Fajar menguraikan, Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas merupakan bagian dari reformasi birokrasi dalam penyempurnaan pengelolaan pemerintahan.
Reformasi birokrasi mulai dilaksanakan, sebut Fajar, sejak pemeritahan SBY tahun 2010.
Sedangkan substansi dari reformasi birokrasi sendiri, sebut dia, untuk merubah pola pemerintahan ke arah yang lebih baik.
Mantan Kabag Pemerintahan Setdakab Batola ini menyarankan, dalam menerapkan reformasi hendaknya dimulai dari diri sendiri dalam upaya merubah mindset agar substansi dari reformasi itu bisa diterapkan.
Perubahan yang diharapkan itu, terang dia, mulai dari kesadaran diri sendiri terkait komitmen, integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja.
"Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas ini untuk menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan maupun pemberian penghargaan atau sanksi,” paparnya.
Di samping itu, lanjut dia, bisa dijadikan dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan kemajuan kinerja penerima amanah sekaligus sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas itu diawali apel pagi dipimpin langsung Kasatpol-PP dan Damkar Batola Dahtiar Fajar.
Usai apel dilanjutkan penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja secara simbolis yang dilaksanakan secara berjenjang dengan masing-masing atasan mulai dari sekretaris, para kabid, kepala UPT, para kasi, fungsional hingga para anggota.
