Banjarmasin (ANTARA) - Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan, hampir seluruh indikator terkait Governance, Risk, And Compliance (GRC) atau Tata kelola, Risiko dan Kepatuhan serta kinerja Bank Kalsel, menunjukkan tren membaik dari tahun 2017 – 2021.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M Harahap saat Shareholder Conference Bank Kalsel di Taman Siring KM 0, Banjarmasin, Rabu mengingatkan para Kepala Daerah di Kalimantan Selatan selaku pemilik saham Bank Kalsel agar menjaga governance, risk, and compliance (GRC) Bank Kalsel, terutama memastikan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi.
Conference tersebut diikuti oleh seluruh Kepala Daerah di wilayah Kalimantan Selatan beserta Direksi dan Dewan Komisaris Bank Kalsel. Kegiatan tersebut diadakan dalam rangka peningkatan kinerja dan kontribusi Bank Kalsel terhadap pembangunan daerah.
Dewan Komisaris dan Direksi harus diisi dengan lengkap dan tidak sering dilakukan pergantian. Soalnya, penggantian Dewan Komisaris dan Direksi akan menghambat kinerja (performance) Bank Kalsel dalam jangka pendek dan panjang.
Selain itu, Rudy juga menyuarakan pentingnya peningkatan porsi kredit UMKM untuk meningkatkan kontribusi Bank Kalsel terhadap pembangunan daerah.
“Porsi kredit ke UMKM nilainya masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan porsi kredit yang diberikan kepada sektor koporasi, terutama debitur inti,” tegasnya ketika tampil di conference tersebut.
Sementara itu, dari perhitungan rasio yang ada, masih terdapat peluang dana untuk kepentingan UMKM tersebut, tambahnya.
Ke depan, tutupnya, Bank Kalsel harus meningkatkan GRC dan kinerjanya dan memberikan kontribusi yang maksimal kepada pembangunan daerah di wilayah Kalimantan Selatan.
Dengan demikian, Bank Kalsel benar-benar hadir dan bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
