Turut serta pada kunker itu, Wakil Ketua I, M. Agus Purnomo, Wakil Ketua II, Arfah, serta di ikuti oleh Anggota Komisi I, II dan III DPRD Kabupaten Batola.
Sementara itu dari pihak Bank Kalsel, dihadiri oleh Direktur Kepatuhan Bank Kalsel, IGK Prasetya, Kepala Divisi Perencanaan dan Kinerja, M. Zulkarnain, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Suriadi, serta Kepala Bank Kalsel Kantor Cabang Marabahan A. Fauzi Noor.
Pada pertemuan itu disampaikan, berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, mewajibkan bank daerah meningkatkan Modal Inti Minimum (MIM) menjadi Rp 3 triliun, selambatnya hingga 31 Desember 2024.
Jika MIM tersebut tidak dapat terpenuhi, akan memberikan dampak cukup besar, dengan merubah status dari Bank Umum menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Mengingat permasalahan MIM tersebut, Divisi Perencanaan dan Kinerja Bank Kalsel melakukan presentasi terkait kinerja dan permodalan, disampaikan dari kebutuhan modal inti sebesar Rp 3 triliun tersebut, Bank Kalsel masih kurang modal dikisaran Rp 1 triliun, yang ditargetkan kekurangan terseut dapat terpenuhi pada 2024 mendatang.
Untuk memenuhi kekurangan modal inti tersebut, ada beberapa skenario yang akan dilakukan Bank Kalsel antara lain penambahan modal dari APBD murni, pengembalian dividen 100%, Revaluasi Aset, dan Inbreng.
Dalam sambutannya, IGK Prasetya mengharapkan dukungan penuh pemerintah daerah untuk pemenuhan modal inti agar tercapai di tahun 2024.
“Semoga Bank Kalsel kedepan terus exist, terus survive ditengah kompetisi yang luar biasa berat saat ini, Saya yakin bahwa dengan dukungan dari lembaga eksekutif dan legislatif daerah Bank Kalsel akan dapat terus maju” pungkas Prasetya.
sementara itu, M. Agung Purnomo, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Batola pada kesempatan itu, tegas menyampaikan dukungan agar Bank Kalsel tidak turun status menjadi BPR dan tetap meningkatkan kinerja.
“Kami memberikan dukungan penuh kepada Bank Kalsel terkait pemenuhan modal, dengan harapan kinerja Bank Kalsel agar terus ditingkatkan begitu pula dengan pelayanan serta yang terpenting adalah bagi hasil terhadap daerah karena kita ketahui bersama bahwa dividen tersebut turut menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD)” pungkas Agung.
