Barabai (ANTARA) - Jajaran Komisi II DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) bersama-sama dengan Dinas Perdagangan melakukan sidak ke sejumlah pedagang besar minyak goreng serta ke SPBU guna memastikan penjualan sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, Kamis (7/4).
Perwakilan Komisi II DPRD HST Yajid Fahmi mengungkapkan, terkait kelangkaan minyak goreng curah memang karena distribusi nya tersumbat.
"Kami akan mencoba mengkoordinasikan dengan perusahaan BUMN yang bergerak dalam minyak goreng agar harga sesuai dengan HET yaitu Rp14 ribu per liter untuk minyak curah," katanya.
Saat ini menurutnya harga minyak goreng curah dari tingkat agen sudah mencapai Rp15 ribu per liter, sudah tidak sesuai HET sedangkan di tingkat pengecer bisa mencapai Rp18-20 ribu per liter baru sampai kepada masyarakat.
"Kelangkaan minyak goreng curah ini akan terus kita gali penyebabnya dan kalau ada oknum agen atau pihak-pihak yang berkepentingan memainkan, maka kita tidak akan segan-segan melakukan tindakan," tegasnya.
Sedangkan terkait SPBU, kalau stok minyak seperti Pertamax, Pertalite dan solar memang sesuai kouta yang ada itu terpenuhi untuk wilayah HST. "Yang jadi persoalan adalah harga eceran yang dijual di masyarakat jauh lebih tinggi," katanya.
Saat sidak, memang tidak terlihat para pelangsir minyak yang menggunakan dirigen atau tengki besar. Hanya deretan mobil truk yang mengantri BBM jenis solar.
Dari pihak SPBU mengaku menjual harga sesuai ketentuan pemerintah yaitu Rp5.100/liter untuk solar, Rp12.750 jenis Pertamax dan Rp7.650 jenis Pertalite.
"Kita memang tidak tahu ada atau tidaknya permainan antara SPBU dengan para pelangsir sehingga harga di pengecer terlalu tinggi," katanya.
Pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan agar menetapkan HET di tingkat eceran di masyarakat agar juga satu harga. "Saat ini akan kita pelajari bersama apakah boleh Pemerintah Daerah menetapkan HET BBM di tingkat pengecer, tujuannya agar tidak memberatkan masyarakat," katanya.
