Rantau (ANTARA) -
Sekda Tapin H Masyraniansyah, mengungkapkan, daerahnya mulai menyusun langkah strategis untuk menunjang IKN baru, yaitu di sektor pertanian.
"Dinas Pertanian ada program program dari pemerintah pusat yang harus masuk ke RPJMD, masuk ke prioritas daerah untuk menunjang IKN," ujarnya, usai pimpin rapat rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2023, Rabu di kantor Bapalitbang Tapin.
Baca juga: Bangkitkan pertanian Kalsel sebagai kekuatan ekonomi sambut IKN Nusantara
Food estate, kata dia, merupakan program jangka panjang pemerintah Indonesia, untuk menjaga ketahanan pangan dalam negeri.
Konsep pengembangan pangan, jelas Sekda, dilakukan secara terintegrasi mencakup holtikultura tanaman pangan, perkebunan hingga peternakan dalam kawasan tertentu.
"Program food estate dilakukan atas kerjasama Kementerian Pertanian dengan pemerintah daerah di beberapa kabupaten di Indonesia," ujarnya.
Kepala Dinas Pertanian Tapin Wagimin menjelaskan program itu menyerap beberapa konsep food estate pemerintah pusat.
"Tidak hanya padi. Ada juga yang kita kembangkan yaitu kedelai, jagung, cabai, peternakan, perikanan dan lainnya. Kita akan menjadi salah satu daerah yang menjadi kantong pangan IKN," jelasnya.
Program food estate, kata dia, selaras dengan rencana Pemkab Tapin untuk membangun BUMD yang nantinya menyerap hasil komiditas pangan yang ditanam petani.
"Ada BUMD yang mengambil peran sebagai industri hilir. Mulai dari pengolahan hingga pemasaran," ujarnya.
Menakar peluang pengembangan pertanian Tapin. Dari jarak hingga peningkatan jumlah penduduk setelah ditetapkannya IKN di Kalimantan Timur.
Jarak Tapin dengan lokasi IKN berkisar 412 KM, perjalanan darat kurang lebih 9,5 jam. Kata Wagimin, jarak itu relatif dekat bisa meminimalisir biaya produksi.
Pertimbangan lainnya, yaitu pertumbuhan penduduk. Berpatok dari data Bappenas, pada 2024 diperkirakan akan datang 205.000 jiwa ke wilayah IKN.
Jumlah perkiraan itu terdiri dari 180.000 ASN baik dari lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan lainnya. Ditambah 25.000 jiwa terdiri dari TNI, Polri.
Selain itu, terhitung mulai lima tahun hingga 10 tahun setelah IKN resmi berpindah, diperkirakan ada pertambahan penduduk sekitar 1,5 juta jiwa.
Baca juga: Tapin siap jadi lumbung pangan IKN baru di Kaltim
