Kandangan (ANTARA) - Wakil Bupati (Wabup) Hulu Sungai Selatan(HSS), Syamsuri Arsyad, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) HSS tahun 2023, tingkat Kecamatan Daha Barat.
Ia mengatakan, sesuai dengan usulan jangka panjang dan jangka pendek yang disampaikan, di antaranya terdapat beberapa usulan yang menjadi realita di lapangan, salah satunya akses jalan antara Samuda dengan Bajayau yang tergerus oleh dampak banjir.
“Silahkan urun rembuk kalau memang dana ada, kita telah menyiapkan dana tanggap darurat, berapa kemungkinan yang tersedia dari Dinas PUTR HSS untuk bisa dilakukan perbaikan,” katanya, saat memberikan keterangan, Selasa (26/1).
Baca juga: Evaluasi dan peningkatan kapasitas SDM untuk admin satu data HSS
Pihaknya juga menegaskan untuk terus memprioritaskan penguatan ekonomi walau angka pengangguran dan kemiskinan di HSS terbilang rendah, serta masih terjadinya pandemi COVID-19.
Hal tersebut dianggap penting untuk diperhatikan karena persoalan ekonomi pada tiap kecamatan berbeda-beda, dan ia berharap disamping persoalan fisik pada setiap kesempatan musrenbang, tiap kecamatan bisa mengajukan persoalan ekonomi yang dialami pada kecamatannya masing-masing.
Ia mengingatkan dan mengajak untuk terus mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, karena pandemi yang masih belum berakhir walau vaksin telah mencapai angka minimal 70 persen.
"Untuk pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun anggaran 2023 hari ini juga disambut baik Bupati HSS, H Achmad Fikry yang mana RKPD tahun 2023 merupakan tahun kelima penjabaran visi misi RPJMD, periode tahun 2018-2023," katanya.
Baca juga: Bupati hadiri Musrenbang RKPD Kecamatan Padang Batung
Adapun tema pembangunan RKPD tahun 2023 adalah “ Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkontribusi Terhadap Kemandirian Ekonomi Yang Berkelanjutan, Dengan Memperhatikan Kelesatarian Lingkungan”.
Sejalan dengan tema yang disebutkan, dijelaskan dia, tahun 2023 kegiatan musrenbang akan difokuskan pada usaha mikro kecil dan industri kecil, investasi hilirisasi pariwisata dan pertanian, serta kesehatan pendidikan dan keterampilan.
Dalam mencapai sasaran pembangunan dalam RPJMD, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang dalam hal ini adanya proyeksi terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 yang memerlukan transparansi, efesiensi, efektitas, akuntabilitas yang terukur dalam pelaksanaannya.
