Amuntai, (Antaranews.Kalsel) - Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan masuk Museum Rekor Indonesia (MURI) untuk tiga kategori.
Pejabat MURI Ariani Siregar mewakili Ketua MURI Jaya Supratna di Amuntai Sabtu mengatakan ada tiga kategori penghargaan diraih Kabupaten Hulu Sungai Utara terkait pengembangan Pusat Informasi Keluarga atau PIK .
"Penghargaan diraih Bupati HSU selaku pelopor dan prakarsa dalam membentuk PIK tingkat desa dan kelurahan, Ketua PKK Anisah Rasyidah selaku pendukung pembentukan PIK dan Ketua Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku penyelenggara PIK," Ujar Ariani.
Penghargaan dari MURI diserahkan pada Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2015 di Halaman Mesjid Raya At Taqwa Amuntai, Sabtu.
Penyerahan penghargaan MURI ini turut disaksikan pejabat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Syamsul Bahri, Wakil Bupati HSU, Ketua DPRD, para pejabat Pemkab HSU dan para guru, orang tua siswa yang hadir pada peringatan HAN 2015.
Ariani mengatakan penghargaan MURI ini diberikan apresiasi dan terima kasih MURI atas kepeloporan, prakarsa, dukungan bagi pelaksanaan PIK Keluarga di HSU.
Bupati HSU Abdul Wahid menyampaikan rasa bangganya karena HSU berhasil menerima tiga buah penghargaan dari MURI.
"Ini adalah keberhasilan dan kesuksesan kita bersama dalam memberikan pelayanan informasi dan konseling keluarga di desa dan kelurahan" ujar Wahid.
Wahid menambahkan penghargaan ini sekaligus menjadi kado istimewa bagi anak-anak Hulu Sungai Utara yang sedang memperingati HAN 2015.
Wahid juga berharap diraihnya penghargaan ini menjadi pendorong dan penyemangat jajaran pemerintah daerah dan masyarakat HSU untuk lebih giat dan lebih baik lagi dalam memberikan layanan informasi dan konseling bagi keluarga yang menghadapi masalah./Eddy Abdillah
HSU Raih Penghargaan Museum Rekor Indonesia
Minggu, 20 September 2015 8:39 WIB
Penghargaan diraih Bupati HSU selaku pelopor dan prakarsa dalam membentuk PIK tingkat desa dan kelurahan, Ketua PKK Anisah Rasyidah selaku pendukung pembentukan PIK dan Ketua Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku penyelenggara PIK