Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Serbia membuat kesepakatan antara kedua negara untuk saling mengakui sertifikat vaksinasi yang diterbitkan oleh masing-masing negara sebagai langkah konkret dari upaya untuk menolak diskriminasi vaksin.
Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Serbia Nikola Selakovi, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Senin.
Menlu RI dan Menlu Serbia bertemu untuk membahas berbagai kerja sama bilateral antara kedua negara pada Minggu (10/10) di Beograd, Serbia.
Kedua menlu juga membahas upaya percepatan pemulihan ekonomi melalui peningkatan kerja sama ekonomi, khususnya investasi keluar dan masuk.
Baca juga: Kemendikbudristek harap film Indonesia menjadi aset diplomasi budaya
Selain membahas sertifikat vaksinasi, Menlu RI juga menyampaikan kepada Menlu Serbia mengenai inisiatif Indonesia untuk menominasikan arsip konferensi tingkat tinggi (KTT) I Gerakan Non Blok (GNB) pada program Memory of the World (MOW) UNESCO.
Arsip KTT I GNB dinominasikan pada MOW karena dianggap memiliki arti penting secara global, terutama dalam hal peran dan kontribusi GNB dalam upaya mendorong perdamaian dan keamanan dunia serta mendorong kerja sama internasional dengan tetap menjunjung tinggi kemerdekaan dan kesetaraan.
Serbia, menurut keterangan itu, mendukung inisiatif Indonesia tersebut dan akan bekerja sama menggalang dukungan negara-negara lainnya agar arsip tersebut dapat masuk dalam Memory of the World UNESCO.
Pada kesempatan itu, Menlu Retno dan Menlu Selakovi juga menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Peningkatan Kapasitas Diplomatik, yang bertujuan untuk memajukan pendidikan dan pelatihan bagi diplomat Indonesia dan Serbia.
Baca juga: Indonesia keluar dari "daftar merah" perjalanan ke Inggris
Kedua menlu menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Universitas Padjadjaran dan University of Belgrade mengenai Kerja Sama Inkubasi Bisnis dan Inovasi.
Dengan nota kesepahaman itu, kata Kemenlu, Pemerintah RI berupaya untuk memberikan peluang bagi usaha kecil dan menengah (UKM) Indonesia agar dapat memanfaatkan kesempatan di pasar Serbia dan kawasan Balkan Barat.
Menlu Retno Marsudi berada di Beograd sebagai utusan khusus Presiden RI untuk menghadiri peringatan 60 tahun Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non-Blok (GNB).
Momentum tersebut dianggap sangat penting bagi Indonesia dan Serbia mengingat kedua negara termasuk negara pencetus pendirian GNB.
