Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, yang berlokasi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, senilai 1,1 miliar dolar AS.
“Kita patut bersyukur hari ini bisa menyaksikan groundbreaking pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia, dan bahkan yang pertama di Asia Tenggara,” kata Presiden Jokowi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, seperti ditayangkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Rabu.
Jokowi mengatakan pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik ini menjadi bukti keseriusan pemerintah untuk melakukan hilirisasi industri, dan mengubah struktur ekonomi domestik yang selama ini berbasis komoditas mentah, menjadi berbasis proses industrialisasi.
Indonesia, kata Jokowi, memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Jika dikelola secara baik, Presiden meyakini dalam 3-4 tahun ke depan, Indonesia dapat menjadi produsen utama produk-produk barang berbasis nikel seperti baterai litium, baterai listrik, atau baterai kendaraan listrik
Hilirisasi industri nikel, kata Presiden, akan meningkatkan nilai tambah bijih nikel secara signifikan. Jika diolah menjadi cell baterai, maka nilai bijih nikel akan meningkat 6-7 kali lipat. Sedangkan jika diolah menjadi mobil listrik, maka nilai tambah bijih nikel akan meningkat 11 kali lipat.
“Oleh karena itu pengembangan industri baterai juga akan meningkatkan daya tarik indonesia sebagai negara tujuan investasi dari industri turunan yang gunakan baterai seperti investasi motor listrik, bus listrik dan mobil listrik,” kata Jokowi.
Pabrik baterai kendaraan lisrik perdana yang akan mulai dibangun ini dikelola oleh PT. HKML Battery Indonesia.
"Dan dengan mengucah bismillahirrohmanirrohim, hari ini groundbreaking pabrik baterai kendaraan lisrik PT. HKML Battery Indonesia saya nyatakan dimulai," kata Presiden Jokowi.
Turut hadir dalam groundbreaking pabrik baterai kendaraan lisrik itu antara lain Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
