Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia hingga Jumat (13/8) telah mengamankan dan menerima 185 juta dosis vaksin, baik dalam bentuk vaksin jadi dan vaksin curah, sebagaimana dikatakan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, Sabtu.
Dalam situasi pasokan vaksin yang langka saat ini, Menlu mengatakan tidak mudah untuk mengamankan pasokan vaksin.
Pihaknya terus bekerja untuk mengamankan dosis bagi Indonesia hingga betul-betul dapat mencukupi kebutuhan masyarakat.
“Tentunya diplomasi Indonesia bekerja day and night untuk mengamankan vaksin bagi rakyat Indonesia melalui jalur bilateral maupun multilateral,” kata Menlu dalam acara Kongres Jaringan Diaspora Indonesia (IDN) Global ke-6 yang mengangkat tema ‘Post COVID-19: A Stronger Indonesia with Diaspora’, Sabtu.
Dalam kesempatan tersebut, Menlu menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia terus berupaya mempercepat vaksinasi serta memberlakukan pembatasan mobilitas masyarakat guna menanggulangi pandemi COVID-19 di dalam negeri.
Terkait percepatan vaksinasi, Menlu menyebutkan bahwa hingga saat ini Indonesia telah menyuntikkan lebih dari 80 juta dosis vaksin, atau setara dengan pemberian vaksin terhadap 28,6 persen dari total populasi di Indonesia.
“Indonesia tercatat sebagai negara terbesar ke-10 yang telah menyuntikkan lebih dari 80 juta dosis vaksin,” terang Menlu.
Lebih lanjut, Retno menyoroti tingkat distribusi vaksin yang masih terbilang lebar, yaitu kepemilikan vaksinasi masih berpusat pada negara-negara maju.
“Kita lihat data WHO rata-rata 104 dosis vaksin diberikan per 100 orang di negara maju, yang berarti melebihi jumlah populasi, sementara 29 negara berpenghasilan rendah hanya memiliki dua dosis vaksin per 100 orang,” katanya.
Selain itu, katanya, di kawasan Amerika Utara dan Eropa vaksin yang diberikan mencapai 87,12 persen dan 91,21 persen dari jumlah penduduknya, sementara di Afrika baru 5,46 persen dan di ASEAN 27,97 persen.
“Jika ketimpangan ini terus terjadi, tidak diatasi, maka kita akan sulit membayangkan pandemi ini akan segera selesai,” tambahnya.
Oleh karena itu, kata Retno, akses vaksin yang setara terus disuarakan untuk semua negara di dunia, khususnya bagi negara berkembang, melalui peran Menlu sebagai salah satu Co-Chair di COVAX AMC Engagement Group --bersama dengan Menteri Kesehatan Ethiopia dan Menteri Pembangunan Nasional Kanada.
