Oleh Yose Rizal
Tanah Laut, 2/6 (Antara) - Kwartir Nasional Gerakan Pramuka mengapresiasi Kementerian Agama yang secara bersungguh-sungguh menyelenggarakan Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PPSN) IV di Bumi Perkemahan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan pada 1-7 Juni 2015.
"Kami menyambut baik dan mengapresiasi Kemenag terkait penyelenggaraan PPSN IV 2015. Ini merupakan bukti kepedulian dalam mendukung kemajuan santri dan membangun karakter bangsa," kata Wakil Ketua Kwarnas Pramuka Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Kerja Sama (Renbangma) Marbawi di Tanah Laut, Kalsel, Selasa.
Marbawi mengemukakan hal itu pada sarasehan bertajuk "Revitalisasi Gerakan Pramuka di Pondok Pesantren" yang diselenggarakan usai pembukaan PPSN IV yang diikuti 5.000 peserta.
Selain Marbawi, narasumber yang berbicara dalam sarasehan di Hotel Sri Duta Pelaihari, Tala adalah Ketua Umum Rabithah Ma`ahidil Islamiyah (RMI) pusat Dr H Amin Haedari.
Wakil Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka lebih lanjut mengharapkan kemenag dapat menyelenggarakan PPSN secara berkesinambungan setiap tiga tahun.
Hal itu karena kegiatan pramuka makin diperlukan ditengah kemajuan teknologi informasi terutama internet yang sering menyebabkan generasi muda melupakan kebersamaan dan empati terhadap sesama.
Menurut dia, gerakan pramuka telah lama berkembang di kalangan ponpes dan termanifestasikan di lembaga-lembaga pendidikan baik tingkat dasar, menengah hingga tinggi dibuktikan dengan berkembangnya ribuan gugus depan di lingkungan madrasah dan ponpes.
Bahkan pada masa lalu, gerakan pramuka telah melekat dengan kegiatan ponpes dalam melawan penjajahan Belanda hingga tercapainya kemerdekaan.
Selain itu, gerakan pramuka merupakan wadah pendidikan keragaman sebagai metafora gerakan kepanduan di masa perjuangan kemerdekaan.
"Gerakan pramuka mengajarkan kemandirian, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerja sama dan kebersamaan, sementara ponpes membekali dari sisi spiritualitas sehingga ke depan gerakan pramuka di ponpes tetap diperlukan bahkan harus ditingkatkan," ujarnya.
Namun demikian, Marbawi mempertanyakan masalah pengelolaan kegiatan pramuka yang belum terorganisasi dengan baik karena belum jelasnya kelembagaan yang sepenuhnya menaungi kegiatan tersebut apakah kemendikbud, kemenhan, kemenag, kemenpora atau kwarnas gerakan pramuka sendiri.
Menurut dia, kwarnas gerakan pramuka itu sendiri mendapat anggaran untuk melaksanakan program-program kegiatan melalui kemenpora sehingga institusi itu belum mandiri dan belum sepenuhnya bisa menangani kegiatan pramuka secara penuh.
Ia berharap kedepan, lembaga yang mengelola kegiatan pramuka dapat diperjelas, apakah lembaga tersendiri dibawah presiden atau gabungan dari beberapa lembaga yang dinaungi surat keputusan bersama sehingga anggaran dan pengelolaan kegiatan pramuka menjadi jelas.
