"Dalam kunjungan kami ke Kementerian Perdagangan di Jakarta pekan lalu, kita meminta pengembangan sistem resi gudang," ujar anggota Komisi II DPRD Kalsel H Riswandi SIP, di Banjarmasin, Selasa.
Menurut mantan pegawai Departeman Keuangan Republik Indonesia itu, sistem resi gudang bukan saja akan menutungkan petani, tapi juga pemerintah.
Karena, lanjut anggota DPRD Kalsel tiga periide itu, sistem resi gudang berfungsi sebagai penyangga terhadap harga komoditi dari keanjlokan, sehingga petani tak dirugikan dan pemerintah bisa mendapatkan keutungan.
Di Kalsel selama ini baru ada dua kabupaten yang memiliki/menggunakan sistem resi gudang, yaitu Kabupaten Barito Kuala (Batola) dan Kabupaten Tapin, dengan fokus komoditi berupa padi.
Padahal ada beberapa komoditi yang bisa menggunakan sistem resi gudang, antara lain padi, jagung, kedelai dan karet, ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan IV Kalsel yang meliputi Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HST) itu.
Oleh karenanya, lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, permasalahan keluhan petani karet di daerah hulu sungai atau "Banua Anam" Kalsel terhadap harga komoditi tersebut yang anjlok, mungkin dengan sistem resi gudang bisa tertolong.
Sebab fungsi sistem resi gudang tak akan melepas komoditi yang tersimpan tersebut ke pasaran bila harga anjlok atau berada di bawah harga pembelian pemerintah (hpp), demikian Riswandi.
