Rantau (ANTARA) - Ketua DPRD Tapin H Yamani mendukung kebijaksanaan Pemkab Tapin tidak akan mengambil resiko untuk pembelajaran tatap muka (PTM) mengingat pandemi COVID-19 masih ada.
"Keputusan Pemkab sangat tepat. Saya sudah jauh jauh hari sangat sangat tidak setuju dengan adanya PTM dan hal ini sudah saya sampaikan dengan komisi II, apapun alasannya," ujarnya.
Kesehatan dan keselamatan peserta didik dikatakannya adalah prioritas utama sementara penanganan COVID-19 berlangsung maka PTM harus ditiadakan.
"PTM bisa dilaksanakan asal vaksinasi COVID-19 sudah benar menyeluruh dan pandemi memang sudah berakhir," ujarnya.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan Tapin pernah memberlakukan PTM untuk tingkat SD dan SMP bulan Mei lalu, namun belum sampai pelajar turun ke sekolah langsung dibatalkan oleh Bupati Tapin.
"Nah untuk PTM ini kita cukup sulit sementara di pusat dan beberapa provinsi masih PPKM Darurat. Aku tidak berani juga menyatakan kapan harus PTM, kita lihat daerah lain dulu agar kita tidak salah langkah," ujar Bupati Tapin HM Arifin Arpan, waktu itu.
Sementara dibeberapa sekolah di Kalsel menyuarakan PTM, bupati tetap tidak akan memberikan izin untuk pelaksanaan itu di daerahnya.
Jum'at (2/7) lalu tercatat masyarakat sudah divaksinasi dosis pertama sebanyak 15.042 orang dan yang selesai dosis kedua sebanyak 7.067 orang. Kata Kadinkes Tapin Alfian Yusuf untuk mencapai herd imunity minimal dari jumlah penduduk 80 -90 persen sudah divaksin.
Strategi yang dipakai oleh Dinkes Tapin dikatannya untuk mencapai angka persentase itu dengan melakukan sosialisasi dengan penyuluhan kepada masyarakat, menetapkan sasaran dan menjadwalkan untuk vaksinasi.
Untuk mencapai target herd imunity itu tergantung alokasi dan distribusi vaksin oleh pemerintah pusat.
